oleh

Vidcon dengan Airlangga, Gubernur Olly Minta Cabut PPN 10 % Produk Pertanian

RAPAT koordinasi tentang Super Hub Kawasan Timur bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Senin (01/06/2020), diikuti Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey lewat fasilitas video conference (vidcon). Berbagai hal disampaikan gubernur ke menteri, termasuk permintaan pencabutan PPN 10 persen produk pertanian.

Dalam vidcon itu, selain Menko Perekonomian, turut dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PU Basuki Hadimuljono.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly mengapresiasi pemerintah pusat yang telah mempercayakan Sulut dalam program prioritas Pemerintah Super Hub Kawasan Timur.

“Sebetulnya menjadi suatu hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat yang ada di wilayah timur karena akan mempercepat distribusi ekspor produk-produk dari hasil timur, karena selama ini hasil-hasil pertanian, perkebunan yang ada di wilayah timur selalu harus turun dulu ke bawah baru naik lagi keatas,” kata Olly dilansir portal hubmaspemprovsulut.

“Selama ini Pemprov Sulut sudah kerjasama juga dengan pemerintah Filipina untuk pengadaan RoRo pada saat itu disaksikan oleh Bapak Presiden, tapi karena terkendala regulasi yang ada sehingga RoRo yang sudah sempat jalan terhenti,” sambungnya.

Lanjut Olly, jika super hub prioritas ini terealisasi, bakal mempercepat pembangunan di Sulut. “Kami sangat berterimakasih kepada Menteri PUPR karena infrastruktur yang selama ini dipersiapkan untuk mempersiapkan super hub kawasan timur, sudah berjalan dengan baik misalnya jalan tol sudah sedikit lagi hampir selesai. Begitu juga infrastruktur KEK Pariwisata juga sebagian sudah selesai tahun ini juga akan ditender, dan saya kira kemarin saya sudah meninjau sampai di beberapa lokasi berjalan dengan baik dan juga Kawasan Ekonomi Khusus Industri yang ada di Bitung saat ini sebagai laporan pak menteri sudah beres tanahnya, sehingga sudah bisa berjalan efektif,” ungkap Olly.

Di samping itu, Olly berharap adanya regulasi dari Kemenko terhadap wilayah timur agar dapat diberikan insentif sehingga investor mau masuk ke Sulut. Contohnya kesiapan dari Pelabuhan Bitung karena sudah bisa dipergunakan hampir per tahun 500 ribu teus bisa berjalan dengan baik karena proyek pengembangan Pelabuhan Bitung hingga kini sudah hampir 100% selesai, dan akan didorong apabila regulasi barang ekspor impor ini yang lewat Pelabuhan Bitung bisa berjalan dengan baik.

“Kalau super hub kawasan timur ini didorong dengan regulasi dari pemerintah pusat, saya kira sementara ini infrastruktur yang ada sudah sangat siap untuk kita laksanakan. Dan tentunya juga untuk saat ini di wilayah Likupang pembangunan hotel di Likupang barat sampai saat ini berjalan dengan baik untuk hotel bintang lima dengan jumlah kapasitas kamar 200 kamar walaupun ada covid-19 ini, tapi infrastruktur terus berjalan dengan baik terus,” lanjutnya.

PAJAK PERTANIAN DICABUT

Lebih jauh, Gubernur Olly menyampaikan pesan kepada Menko Perekonomian agar regulasi pajak hasil pertanian dicabut.

“Pak Menko, kita bulan depan ada panen raya cengkih sehingga hal ini menjadi dilemma. Dulu saya masih pimpinan komisi XI tidak ada ppn bagi hasil pertanian Pak Menko, tapi sekarang hasil pertanian dikenai ppn 10% sehingga kopra dan cengkeh itu yang notabene 80% produk Sulut harganya menjadi turun. Jadi kami mohon di situasi kondisi ini regulasi ini kalau bisa dicabut kembali, karena produk kelapa dan produk cengkeh ini masih low material belum barang jadi, sehingga terjadi double PPN. Semoga harapan kami sore hari ini bisa menjadi kenyataan untuk saya sampaikan kepada masyarakat petani,” pungkas Olly. (hms/*)