oleh

Terima RAPBD 2021 untuk Dibahas, FPG Sampaikan Catatan Kritis

KOMENTAREN.NET – Pjs Gubernur Agus Fathoni menyampaikan RAPBD 2021 saat rapat paripurna di Kantor DPRD Sulut, Kamis (19/11).

Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui juru bicara Cindy Wurangian mengatakan pihaknya menerima RAPBD 2021 untuk di bahas sembari memberikan catatan-catatan kritis.

”FPG mengharapkan di masa yang akan datang pihak eksekutif dapat menyerahkan materi Ranperda lebih awal, agar seluruh fraksi yang ada di DPRD bersama Anggotanya dapat mempelajari dengan seksama sehingga mampu memberikan sumbangsi, ide-ide, dan pemikiran yang matang, komprehensif dan integral demi kemajuan Sulut,” lanjut Wurangian

Catatan Kedua, FPG mengingatkan pihak eksekutif soal postur APBD 2021 harus lebih banyak menyentuh dan berpihak kepada masyarakat. Karena sudah saatnya anggaran-anggaran yang sifatnya rutinitas apalagi seremonial, yang tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dialihkan menjadi program dan kegiatan yang bisa menjawab jeritan tagis masyarakat sulawesi utara.

Juga terkait alokasi anggaran untuk bidang kesehatan cukup signifikan, yaitu sebesar Rp460 miliar lebih.

“Olehnya harus dibarengi dengan pelayanan yang optimal. Karena dalam pengamatan di lapangan masih terjadi pengeluhan dari masyarakat ataupun para pasien terhadap pelayanan di pusat-pusat kesehatan dan juga ketersediaan obat-obatan,” kata dia.

FPG pun mengingatkan soal Kelapa, Pala, Cengkeh, Ternak Babi dan Ikan serta hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang mempunyai jasa begitu besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat sulut sejak dulu kala untuk terus dikembangkan.“ Apapun hambatannya, apapun rintangannya, Pemprop Sulut tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti berjuang mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi,” ungkap Wurangian.

FPG memandang perlu agar bantuan Pemprov kepada para petani, peternak, nelayan, juga pelaku UMKM dapat terus dikembangkan.“ Yang keenam, begitu banyak produk dari luar yang dengan mudah masuk ke pasar Sulut. sementara itu, produk-produk asli kita masih sering mendapat kendala untuk dipasarkan di luar Sulut, sekalipun masih dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. FPG mengingatkan pemerintah untuk dapat menseriusi, mencarikan solusi terhadap hal ini dan ini harus tergambar dan terukur dalam postur APBD 2021,” tegas wakil rakyat daerah pemilihan Kota Bitung itu.

Bidang pendidikan yang mendapatkan alokasi sebesar Rp1,4 triliun lebih juga tak luput , FPG memandang perlu untuk di anggaran tahun 2021 peralata-perlatan yang seimbang dengan kemajuan teknologi dunia diberikan kepada sekolah-sekolah sehingga proses belajar mengajar, baik secara fisik mapun secara virtual bisa membawa manfaat yang optimal.

“Kedelapan, FPG mengingatkap Pemprov untuk tidak berhenti memberikan perhatian serius terhadap investasi terbaik kita, yaitu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Sulut. Kami mengingatkan pemerintah untuk tetap mengalokasikan anggaran beasiswa bagi para pelajar kurang mampu secara ekonomi di semua tingkatan pendidikan, serta kesejahteraan para tenaga pendidik harus lebih diperhatikan,” tandasnya,

Catatan kritis kesembilan, FPG mengingatkan bahwa pada Bulan November saat pembahasan terkait feasibility study persiapan Kawasan Ekonomi Khusus di kota Bitung kiranya segera dituntaskan.“ Fraksi kami kala itu mengangkat filosofi Tionghoa yang berbunyi jika uang kecil tidak keluar maka uang besar tidak akan masuk. Menimba hikmah dari filosofi tersebut FPG memberikan dukungan penuh terhadap pengalokasian anggaran secara maksimal yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan untuk menunjang komitmen Pemerintah Propinsi dalam rangka menjadikan Sulut sebagai pintu gerbang di kawasan Asia Pasifik,” tutup Cindy.

Menanggapi Pemandangan Umum FPG, Pjs Gubernur, Agus Fatoni menyampaikan apresiasi atas saran dan tanggapan yang dibacakan Cindy. Ia mengaskan, bahwa pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2021 mengutamakan kepentingan publik.

“Dan kegiatan runtin diletakkan seefektif dan efesien mungkin sesuai Permendagri 64/2020 tentang penyusunan APBD tahun 2021,” ujar Fathoni.(mon)