oleh

Soal Gerakan Peduli GMIM Tolak SMSI, Pdt Lucky Rumopa: GMIM Bukan Ormas !


Manado, Komentaren.net – Menyikapi adanya Penolakan Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) pada 30-31 Maret 2021 yang disertai petisi dan pemasangan spanduk-spanduk penolakan, Pdt Lucky Rumopa MTh angkat bicara.
Ketua FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Sulut ini menegaskan, cara yang dilakukan Forum Peduli GMIM dalam menyampaikan aspires, termasuk dengan memasang spanduk penolakan di jalanan, sudah keluar dari amanat tata gereja.
“Sebab penyampaian (aspirasi) terhadap keputusan di GMIM ditata sesuai aturan dan mekanisme yang jelas. Bila ada aspirasi, harusnya lewat forum resmi GMIM berdasarkan tata gereja yakni lewat siding jemaat, kemudian di wilayah dan dibawa ke tingkat sinode,” ungkap Ketua Jemaat GMIM Zaitun Mahakeret ini ketika diwawancarai komentaren.net, Senin (23/02/2021).
Rumopa menyesalkan cara sebagian kalangan yang memakai cara-cara penyampaian aspirasi dengan memasang spanduk di area publik. “Perlu diingat GMIM bukan Ormas !,” katanya.
Dijelaskannya, sidang tahunan itu sifatnya dapat memutuskan hasil sidang istimewa. Termasuk membahas persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, dimana Anggota Badan Pekerja Jemaat adalah penanggungjawab pelaksanaan keputusan-keputusan sidang.
Disebutkanya, hal itu diatur dalam Pasal 13 dan diperkuat penjelasan pada
Seperti diketahui pada Pasal 13 dalam tata gereja menyebut, Badan Pekerja Majelis Jemaat adalah kelengkapan pelayanan di aras jemaat dan penanggungjawab pelaksanaan keputusan-keputusan Sidang sebagaimana diatur dalam tata dasar pasal 12.
Dan pada pasal 12 dalam penjelasan disebutkan, “Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara hanya ditempuh dalam keadaan luar biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota Majelis Jemaat yang hadir.
Pasal 12 itu sendiri isinya: 1. Sidang Majelis Jemaat Sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah anggota Majelis Jemaat.

  1. Apabila tidak cukup lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir maka sidang ditunda selambatnya tujuh hari. Sidang yang ditunda ini dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir.
  2. Dalam mengambil keputusan Sidang Majelis Jemaat senantiasa mengusahakan pemahaman bersama melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam tata dasar Bab II Pasal 6 bagian penjelasan 1b. 4. Setiap Anggota Majelis Jemaat mempunyai hak yang sama dalam persidangan. 5. Setiap Anggota Jemaat wajib mengikuti seluruh persidangan. 6. Hal-hal lain menyangkut ketertiban dan kelancaran Sidang dapat diatur dalam Sidang majelis Jemaat.
    Oleh sebab itu Pdt Rumopa mengataakn, sesuai tata gereja, apa yang akan dibahas dan diputuskan berdasarkan usulan majelis sinode. “Dan aspirasi itu disetujui 2/3 anggota majelis.
    “Yang heran saat ini, belum masuk pada materi tentang 3 periode, sudah ribut. Ada apa ini?,” katanya. Untuk itu Rumpoa mengajak agar warag GMIM bersama menciptakan kerukunan di Sulut. “Mari sama-sama kita mencegah adanya orang yang tidak bertanggungjawab yang hanya akan menghancurkan di internal GMIM dan tatanan yang sudah ada di Sinode GMIM. (sbr*)