oleh

Sambangi Kantor Gubernur Sulut, Pendemo Minta PPKM Dicabut

Komentaren.net-.Pemerintah daerah Sulawesi Utara (Sulut) yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Drs Edison Humiang MSi, menerima Pendemo yang menamakan diri PPKM (Pejuang Penuntut Keadilan Masyarakat) didepan Pintu Gerbang Kantor Gubernur Sulut, Kamis (26/08/2021) siang.

Para pendemo menuntut agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Sulut, dicabut.

Terlihat para orator demo secara bergilir menyampaikan aspirasi mereka.

Humiang sendiri menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan mereka telah diterima dan dilanjutkan ke atasan.

“Sabar…saudara-saudari harus sabar. Karena aspirasi saudara sedang diproses pimpinan bersama DPRD Sulut,” kata Humiang menenangkan para pendemo.

Menurut Humiang, aspirasi para pendemo sudah didengar pada saat hearing dengan DPRD Sulut tanggal 19 Agustus 2021 lalu.

“Jadi kebijakan yang akan diambil oleh Pemprov Sulut terkait PPKM, tentunya juga melibatkan DPRD Sulut. Karena PPKM ini adalah aturan yang berasal dari pemerintah pusat yang diberlakukan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi di daerah,” terang Humiang.

Adapun tuntutan dari hasil hearing antara para pendemo dengan Komisi IV DPRD Sulut, RSUP Prof Kandouw dan Satgas Covid-19, dijabarkan dalam 8 poin, yakni;

1, Tidak lagi menjadikan sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat untuk pengurusan Administrasi Publik, baik Birokrasi Pemerintahan maupun urusan perjalanan.

2. Menyamaratakan harga PCR, SWAB, se-Sulawesi Utara dengan durasi waktu hasil pemeriksaan kurang dari 2 (dua) hari, sesuai Arahan Presiden Joko Widodo pada Keterangan Pers Presiden R1 Terkait Harga PCR tanggal 15 Agustus 2021 di Istana Negara.

3. Menambah perpanjangan jam operasional Cafe, Warung Makan, dan Warung Kopi sampai dengan Pukul 02.00 WITA.

4. Mendistribusikan bantuan terhadap para pekerja lnformal, Korban PHK yang terdampak PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

5. Menurunkan harga UKT Perguruan Tinggi se-Sulawesi Utara serta menambah tenggang waktu pembayaran UKT.

6. Perbaikan Kinerja RSUP. Prof Kandou Sulawesi Utara, mulai dari Penanganan hingga Penanggulangan.

7. Menuntut KAPOLDA Sulawesi Utara untuk lebih serius menangani Problem Keamanan selama Pemberlakuan PPKM.

8. Memberhentikan Pemeriksaan Bukti SWAB PCR di dacrah Kepulauan (Sangihe Talaud dan Sekitarnya) untuk perjalanan keluar daerah.

Diketahui, sebelum melakukan demo damai di Kantor Gubernur Sulut, pendemo telah menggelar aksi yang sama di kantor DPRD Sulut dan hanya diterima Sekretaris Dewan (Sekwan) Glady Kawatu. Aksi demo damai ini pun mendapat pengamanan pihak Kepolisian dan Sat Pol PP.
(Stvn)