KOMENTAREN.NET, Manado – Anggota DPRD Sulut dr. Richard Sualang, Senin (9/12), melaksana reses di Kelurahan Tuminting Lingkungan I, Kecamatan Tuminting untuk serap Aspirasi Masyarakat (Asmara). Banyak keluhan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada politisi PDIP itu antara lain pembangunan trotoar, pengerukan saluran air dan masalah reklamasi.
“Reses tahun lalu kami sudah menyampaikan pertama, soal trotoar di dan pengerukan saluran air yang dimulai dari lingkungan I sampai di Bitung Karangria sampai sekarang belum terealisasi. Dimana sungai tersebut sudah dangkal, karena memang daerah ini merupakan daerah langganan banjir. Memang tidak bisa mencegah banjir, namun bisa diminimalisir,” ungkap Yavet Lahiwu warga sekitar.
Dirinya juga mengusulkan agar pemerintah dapat meninjau kembali proyek reklamasi pantai yang ada di Boulevard II Tumumpa. “Usulan saya, hentikan saja reklamasi, karena rencananya dibagian utara ini akan ada reklamasi. Boleh dibuat namun harus memperhatikan perencanaannya dimana setiap 1 kilo harus ada saluran yang muaranya ke laut,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Sulut itu mengatakan, soal proyek pembangunan trotoar dan pengerukan aliran sungai dirinya berjanji akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD Kota Manado.
“Infrastruktur trotoar, ini tentunya meskipun disampaikan ke reses kami tapi ini kami akan arahkan ke fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Manado, karena ini merupakan kewenangannya Kota Manado. Tentunya harus kami jaminkan bahwa kami akan kawal. Begitu juga soal pengerukan saluran air yang ada di jalan besar. Nah ini akan kami sampaikan ke instansi terkait yakni PUPR provinsi, harusnya mereka ada program revitalisasi,” jelas Sualang. Sementara untuk soal reklamasi sendiri, wakil ketua Bappemperda DPRD Sulut ini mengatakan dirinya belum mendengar secara resmi tentang adanya reklamasi tersebut. “Reklamasi pantai, tentu reklamasi ini saya harus katakan belum pernah mendengar secara resmi tentang reklamasi di utara. Namun jika memang sudah ada, maka kami akan menyampaikan agar sesuai dengan keinginan masyarakat agar tidak menjadi bencana bagi masyarakat,” pungkasnya.(mon)
redaksikomentaren@gmail.com
