oleh

RDP Dengan DPRD Sulut, Pemprov Akui Lahan PT BDL Kawasan Hutan Produksi Dan Perijinan Sah Sesuai Prosedur

KOMENTAREN.NET- Senin (11/10), DPRD Sulut menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak PT Bulawan Daya Lestari (BDL).

Hearing dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Fransikus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan sejumlah anggota Komisi I, III dan IV.

Menariknya, pihak eksekutif menyatakan bahwa proses perijinan yang dilakukan PT BDL sesuai prosesur.

“Ijin kepada PT BDL adalah sah dan sesuai prosedur SOP yang ada,”ucap Kadis Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Frangky Manumpil.

“Lokasi Lahan PT BDL sekitar 100 hektar adalah kawasan hutan produksi,”tegas Kadis Kehutanan Pemprov Sulut, Reiner Dondokambey.

“Untuk perpanjangan ijin tak perlu AMDAL baru, kecuali ada perubahan kapasitas produksi,”kata Kadis Lingkungan Hidup, Marly Gumalag.

Hal ini disampaikan pihak eksekutif setelah mendapat pertanyaan dari Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay soal status lahan atau tanah apakah tanah adat atau lahan produksi serta legal standing perijinan dari PT BDL.

Sementara, pihak PT BDL melalui ahli hukum, DR Ralfie Pinasang SH MH juga menyampaikan secara panjang lebar terkait perijinan dan legal standing.

Dijelaskan Pinasang, PT BDL memiliki legalitas hukum yang kuat karena sudah kantongi IUP (Ijin Usaha Pertambangan), 11 Maret 2019 berlaku sampai 2029, IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), 2019, Keputusan Bupati Bolmong No. 29 tahun 2009 ; Tentang kelayakan lingkungan kegiatan Penambangan Emas Desa Mopait Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulut oleh PT. BULAWAN DAYA LESTARI.

Pihak PT BDL juga kantongi CNC sertifikat Clear and Clean No. 910/Min/06/2014 tanggal 11 Juli 2014. Kemudian Izin Lingkungan AMDAL (KA-Andal,Andal, RKL dan RPL) Pengesahan Amdal oleh Bupati Bolmong SK No.29 tahun 2009. 

Untuk IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) yang sebenarnya sudah berubah menjadi PPKH (Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Hutan) dengan diterbitnya UU Cipta Kerja tanggal 29 Oktober 2020.

Berdasarkan UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan disebutkan antara lain sampai batas waktu 10 hari sejak permohonan disampaikan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dan Juga dengan adanya UU Cipta Kerja pasal 110 A menyatakan, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang terbangun dan memiliki perizinan berusaha didalam kawasan hutan sebelum UU ini dan belum memenuhi syarat sesuai perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tiga tahun sejak UU ini berlaku.

Sehingga pada bulan Juli 2021 secara prosedural administrasi kami atau PT. BDL mengirim surat permohonan perpanjangan kembali (surat kedua) ke-Kementerian Lingkungan Hidup. 

Jadi dalam hal ini PT. BDL bukan berarti tidak ada ijin kemudian disebut PETI, ini tidak benar, Hal ini dapat kami tegaskan kembali bahwa PT. BDL mempunyai IPPKH, apabila merujuk atau berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan antara lain sampai batas waktu 10 hari sejak permohonan disampaikan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Anggota DPRD Sulut James Tuuk, yang ikut hadir saat hearing tetap menyatakan PT BDL belum memiliki ijin dan menilai tidak menghormati masyarakat adat. 

“Saya berpendapat, PT BDL tidak layak beroperasi, tidak memiliki ijin, sudah bekerja tanpa ijin, tidak menghargai adat,”kata Tuuk.

Soal ini, Ralffie Pinasang membantah dengan jelas dan tegas.

“Kami PT BDL berbicara fakta, dan faktanya kami miliki legalitas dan perijinan lengkap. PT BDL juga menghormati masyarakat disekitar, kami paham soal adat. saya ini dosen S1,S2 dan S3 masalah adat. Sudah dijelaska dinas kehutanan bahwa lokasi lahan bukan tanah adat,”jelas Pinasang.(mon)