oleh

Raski: Jelas, Kemendagri Tak Bisa Proses Pemberhentian JAK

KOMENTAREN.NET- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut, Raski Mokodompit kembali menyampaikan bahwa proses pemberhentian James Arthur Kojongian (JAK) sebagai wakil ketua DPRD tak sesuai aturan.

Hal ini disampaikan Raksi karena Kemendagri sudah jelaskan bahwa proses pemberhentian JAK tidak sesuai mekanisme dan kaidah hukum yang berlaku.

“Saat ini sudah hampir setahun posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut yang notabene adalah kursi dari Partai Golkar menunggu kepastian hukum dari Kemendagri berupa Surat Keputusan pemberhentian Sdr JAK.
Namun merujuk surat Kemendagri Nomor : 161.71/7002/OTDA tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penjelasan Atas Usulan Pemberhentian James Arthur Kojongian ST, MM (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut) bahwa mekanisme beberapa waktu lalu sampai berujung pada Rapat Paripurna pembacaan Keputusan BK dianggap tidak memenuhi kaidah hukum yg berlaku sehingga pihak Kemendgari tidak pernah memproses usulan pemberhentian tersebut,”jelas Raski, Minggu (09/01).

Politisi dari Bolmong Raya itu menyatakan bahwa partai Golkar sudah sangat bersabar menunggu kepastian hal tersebut

“Sudah cukup lama kami Partai Golkar Sulut menunggu kepastian keputusan pemberhentian tersebut. Tapi Hari ini kami mengajak semua pihak mari kita sama-sama berjiwa besar menghormati dan menerima bahwa saudara JAK masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPRD dan pengusulan pemberhentiannya tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti penjelasan dari pihak Kemendgari. Janganlah hanya faktor Like and dislike kepada seseorang hingga membuat kita sengaja menahan-nahan apa yang menjadi hak dari orang lain,”ungkapnya.(Mon)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *