DAFTAR isan pelaksanaan anggaran (DIPA) di Sulawesi Utara terus meningkat. Seiring naiknya DIPA, uang beredar di Sulut mencapai Rp24,28 triliun. GUbernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, untuk Sulut DIPA K/L Rp9,7 trillium, dana transfer Rp13,33 triliun, dana desa Rp1.24 triliun. “Itu artinya ada sekitar Rp24,28 triliun uang yang beredar dari pusat ke Sulut. Ngoni reken jo brapa tu dia,” ucap Gubernur Olly berguraiu ketika ditanyai wartawan seusai menghadiri penyerahan DIPA Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, di Hotel Paninsula, Senin (25/11/2019).
Menanggapi banyaknya anggaran yang beredar di Sulut dari pusat, kalangan akademisi mengingatkan tentang pentingnya program SDM di samping kegiatan fisik. Menurut Akademisi Fakultas Ekonomi Unsrat, Fitty Valdi Arie, SE, MBA mengacu pada RAPBN 2020, dimana diwacanakan Menkeu sebesar Rp2.540,4 trilyun, dan dialokasikan untuk setiap kementerian sebesar 909,6 T untuk 87 kelembagaan dan kementerian, sedangkan untuk anggaran ditransfer ke daerah berkisar 856,9 T, termasuk termasuk dana desa yang sudah diserahkan oleh Presiden RI kepada gubernur di tiap wilayah di Indonesia.
“Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada keseriusan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan sector-sektor strategis dari RPJMN 2020-2024. Inovasi dan penguatan SDM adalah hal pokok yg menjadi konsentrasi dalam menunjang visi Indonesia maju 2045. Bagi pemerintah daerah sendiri, secara khusus Provinsi Sulut dengan adanya DIPA yang baru ini, nantinya diharapkan penggunaannya bisa lebih efisien.
“Oleh karena itu mengacu pada RKP, hendaknya setiap instansi dapat melakasanakan program-program yang ingin dicapai secara bertanggung jawab. Intinya penggunaan anggaran ini bukan hanya dalam bentuk output pembangunan secara fisik saja, tetapi melalui pengembangan SDM secara khusus yang ada di Sulut dan mengembangkan inovasi-inovasi yang bisa bermanfaat dalam pengelolaan berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi melalui E-UMKM, pariwisata, pertanian, sehingga bisa meningkatkan daya saing.”
Ditambahkan Fitty, perlunya juga sinergi antara akademisi yang ada berbagai perguruan tinggi di Sulut dengan OPD, merupakan langkah kongkret untuk membantu pemerintah daerah dalam pemanfaatan dan efisiensi DIPA. “Itu mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, hingga pada proses kontrol melalui kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya. (mon)
redaksikomentaren@gmail.com
