SANTER kursi Menteri Pertahanan (Menhan) bakal dijabat politisi dari PDIP, Olly Dondokambey (OD). Namun isu hangat yang beredar saat ini, Prabowo Subianto lebih memilih menjabat Menhan daripada menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Jika Prabowo menjabat Menhan, posisi OD akan bergeser sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Namun sumber dari PDIP menyebutkan, OD kemungkinan akan lebih memilih tetap sebagai Gubernur Sulut dibanding tidak menjabat Menhan. Ini berarti di Pilgub 2020 Sulut, OD dan Steven Kandouw (ODSK) akan kembali dipasangkan untuk menuju pemerintahan 2 periode. “Jadi lihat saja. Jika Prabowo benar menjabat Menhan, Pak Olly akan tetat gubernur,” ungkap sumber di elit PDIP.
Seperti diketahui, sumber Gerindra seperti dilansir merdeka.com menyebut, selain wantimpres Jokowi awalnya menawarkan menteri pertanian dan kepala badan koordinasi penanaman modal atau BKPM ke Gerindra. Jokowi menilai hal ini sesuai dengan apa yang sering difokuskan oleh Gerindra dan Prabowo.
Namun Gerindra dikabarkan tak tertarik dengan tawaran tersebut. Berikut posisi Wantimpres juga dinilai bukan posisi yang strategis untuk Prabowo. “Wantimpres itu tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima oleh presiden,” kata sumber yang juga dekat dengan Prabowo ini.
Gerindra lebih tertarik posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet. Bukan tanpa alasan, Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan. Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan. Mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional.
Ada satu harapan lagi. Sumber ini menyebutkan, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang. “Pak Prabowo sudah setuju kalau menteri pertahanan,” kata petinggi Gerindra tersebut.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memberikan penjelasan terkait rumor ini. “Begini memang ada pembicaran antara orang yang minta presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan,” kata Muzani. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia itu menuturkan, Prabowo selaku ketua dewan pembina dan ketua umum belum mengambil keputusan. Apakah berkoalisi atau berada di dalam barisan oposisi. “Terhadap pembicaraan itu Pak Prabowo merasa bahwa kita ini adalah kekuatan parpol yang justru berseberangan dengan Pak Jokowi atau menjadi kompetitor Pak Jokowi dalam pilpres yang lampau,” ujar Muzani.
“Sehingga beliau (Prabowo) terhadap tawaran itu berpikir kalau sampai iya, kalau ini benar bahwa ini adalah panggilan negara, tugas negara, maka beliau memikirkan bahwa panggilan dan tugas negara tersebut harus dimaknai sebagai sebuah cara kita untuk menyicil membayar utang kampanye,” pungkasnya. (mdc/sbr)
redaksikomentaren@gmail.com
