oleh

Pilkada Sulut 2020, Calon Petahana Wajib Cuti Selama Masa Kampanye

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Dr Ardiles Mewoh mengatakan, untuk calon Kepala Daerah yang akan maju pada Pilkada 2020 atau petahana, harus menjalani cuti selama masa kampanye berlangsung.

“Kepala daerah yang sedang menjabat atau petahana yang memutuskan ikut pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), diwajibkan untuk cuti selama masa kampanye,”ujar Mewoh dalam Rakor dan Sosialisasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2020, di Hotel Mercure, Minahasa, Rabu (05/08/2020).

Dikatakan Mewoh, untuk tahapan kampanye nantinya akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember atau sebanyak 71 hari.

“Jadi seorang petahana akan cuti selama 71 hari. Selama cuti atau masa kampanye yang bersangkutan tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun. Harus melepaskan tanggungan negara sebagai petahana sesuai UU nomor 10 Tahun 2016,”pungkasnya.

Sementara itu, KPU akan resmi membuka tahapan pendaftaran bakal calon Kepala Daerah pada tanggal 4-6 September.

“KPU akan resmi membuka tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah. Setelah itu, KPU akan melakukan rangkaian verifikasi terhadap bakal calon yang mendaftar. Nantinya, KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah pada 23 September,”jelasnya.

Selain itu, Komisioner Yessy Momongan menyampaikan salah satu persyaratan soal mantan terpidana.

“Mantan terpidana, bisa mencalonkan diri tapi ada syaratnya. Dia harus jeda lima tahun dihitung dari ketika seseorang sudah menyelesaikan seluruh masa pidananya. Jadi bukan lagi bebas bersyarat tapi harus bebas murni,” ungkap mantan ketua KPU Sulut.

Berbeda juga disampaikan oleh Komisioner Meidy Tinangon dalam garis besar terkait sengketa pemilihan dan sengketa hasil ada juga tiga pelanggaran, yakni Pidana, Administrasi dan Kode etik.

Komisioner Lanny Ointu dalam sosialisasi, mengatakan, saat ini KPU sementara proses pemutahiran data.

“Masyarakat bisa cek apakah sudah terdaftar atau belum dengan mengunjungi lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau nomor hotline bebas pulsa di 081143300700,” tukas Lanny Ointu.

Komisioner Salman Saelangi di akhir sosialisasi memaparkan mekanisme penyampaian berkas dokumen secara fisik dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

“Jadi pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dilarang hadir atau berkerumun di tempat penyerahan berkas. Selain itu disediakan sarana sanitasi di tempat penyerahan berkas,” kata Salman.

Lanjut dijelaskan Salman, sebagai antisipasi keadaadn darurat, juga menyiapkan pengadaan kesehatan.

“Jadi disediakan obat-obatan dan petugas yang berpengalaman di bidang kesehatan khususnya terkait COVID-19,”tukasnya.(vil)