PESAWAT tipe Pilatus C-12 siap-siap take off di sebuah landasan di Montana AS. Pesawat ini hanya dirancang untuk 11 penumpang termasuk pilot dan co pilot. Tapi saat itu, pesawat tersebut memuat 14 orang penumpang. Ketika lepas landas, pesawat itu mengalami accident. Pesawat naas tersebut jatuh dan terbakar di areal pemakaman sekitar 150 meter dari bandara. 14 orang di dalamnya tewas semua. Dari penyidikan, diduga kuat pesawat itu kelebihan beban.
Pilkada 2020 yang akan dilangsungkan 23 September 2020 di Sulawesi Utara, berlangsung serentak di 7 kabupaten/kota (Manado, Bitung, Minut, Minsel, Tomohon, Bolsel, Boltim) dan provinsi (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut). Pilkada ini menarik, karena masa jabatannya ‘prematur’ alias tidak genap 5 tahun.
Kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 nantinya, hanya akan melewati paling banyak 4 APBD. Bahkan ada yang hanya tiga APBD. Seperti halnya di Kota Manado. GSVL-Mor dilantik Mei 2016. Dengan demikian pasangan kepala daerah terpilih di Manado baru akan dilantik Mei 2021. Masa tugas mereka juga hanya sampai Mei 2024. Praktis hanya 3 tahun mereka menakhodai Kota Manado.
Seorang politisi yang duduk di DPRD Sulut mengatakan kepada saya, untuk mencalonkan diri di Pilkada tak hanya bermodalkan popularitas dan elektabilitas. “Tapi juga harus kuat isi tas-nya,” kata dia. Tentunya “isi tas” seorang calon kepala daerah papan 1 dan papan 2 berbeda.
Seorang kandidat calon kepala daerah yang cukup kuat untuk diusung salah satu parpol terbesar mengatakan, jumlah “isi tas” yang harus disiapkan untuk maju sebagai calon kepala daerah (papan 1) adalah Rp20 Miliar. Kalau papan 2, berkisar Rp5 Miliar sampai 8 miliar. Di satu sisi, jabatan yang diperebutkan di Pilkada 2020 ini hanya berdurasi 3 tahun dan paling lama 4 tahun. Dengan durasi normal (5 tahun) saja, tentunya akan sulit bagi kepala daerah itu untuk “balik modal”. Apalagi jika hanya menjabat 3 tahun.
Memang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 akan mendapat ganti rugi berupa gaji karena tak menjalankan tugas secara penuh selama 5 tahun. Tapi uang ganti rugi itu berapa banyak? Katakanlah gaji sebulan kepala daerah Rp10 juta. Selama 2 tahun atau 24 bulan mereka hanya menerima Rp2,4 miliar.
Yang memiriskan, ada kandidat yang maju memerlukan tambahan “isi tas”, salah satu cara adalah meminjam uang dengan ‘menggadaikan’ asetnya seperti sertifikat tanah atau rumah. “Untuk maju Pilkada tak sedikit kandidat yang harus tanda tangan meminjam uang, dengan harapan bisa dikembalikan setelah menjabat kepala daerah,” ungkap seorang politisi.
Namun dia mengatakan, sangat beresiko di Pilkada 2020 ini, mengingat masa jabatan terlalu singkat. “Karena untuk jabatan 5 tahun saja, ada yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Apalagi cuma menjabat 3 tahun,” kata dia.
Oleh sebab itu, seorang kepala daerah yang ingin maju di Pilkada 2020, sebaiknya memiliki kemampuan modal “isi tas” untuk membiaya cost Pilkada yang mencapai Rp20-an miliar (untuk kategori Pilkada di kabupaten/kota). Bukannya harus ngutang ! “Sebab sekarang ini tidak ada bantuan cuma-uma, apalagi nilainya mencapai miliaran,” kata si politisi yang pernah maju Pilkada namun gagal tersebut.
Konsekuensi lainnya adalah bagaimana program untuk masyarakat bisa berjalan efektif, jika durasi hanya berlangsung 3 tahun atau 3 APBD. Biasanya di tahun pertama memerintah, sang kepala daerah banyak disibukkan dengan mengotak-atik “kabinetnya”. Dia juga perlu ‘berkenalan’ dengan legislatif, agar program yang dimasukkannya dalam APBD bisa sinkron dengan keinginan legislatif.
Masa otak-atik kabinet dan masa perkenalan ini harus diselesaikan setahun. Pasalnya di tahun kedua, si kepala daerah sudah harus konsentrasi dengan berbagai program lanjutan dan evaluasi program yang dimasukan di tahun pertama menjabat. Tahun kedua ini merupakan masa menabur untuk masyarakat, pasalnya di tahun ketiga, si kepala daerah yang akan berstatus “petahana” ini sudah harus kembali memikirkan bagaimana melanggengkan jabatannya di Pilkada serentak 2024.
Bukan tidak mungkin si kepala daerah akan tersita untuk menata program-program politis demi the next pilkada. Bagi kepala daerah yang sudah dua periode, bukan tidak mungkin juga memiliki generasi penerusnya untuk menggantikan singgasananya, sehingga nuansa program-program politis dan pencitraan akan sangat mendominasi di akhir periodenya.
Problematika ini harus disadari konstituen, agar mereka mampu memilih calon pemimpin yang benar-benar ingin berkorban untuk masyarakat, bukan kepala daerah yang malah hanya akan dililit utang nantinya, dan berbagai program di APBD hanya untuk kepentingan politis demi Pilkada 2024, sehingga kepentingan masyarakat dikorbankan. Masyarakat perlu tahu betul siapa yang dipilihnya di Pilkada ‘prematur’ ini.
Masyarakat juga berhak tahu laporan keuangan dan daftar kekayaan si calon kepala daeah, agar tahu si kepala daerah nantinya dalam menjalankan tugas punya beban hutang atau tidak. Di sisi lain, konstituen juga jangan ikut-ikutan terlibat membebani dengan merestui aksi politik uang demi suara di Pilkada. Virus money politics menciptakan Pilkada beresiko. Menciptakan kandidat yang over load “isi tas” padahal tidak sesuai dengan masa jabatannya. Jangan sampai hasil Pilkada 2020 sama dengan pesawat Pilatus 12 yang karena kelebihan muatan, sedangkan landasannya kecil dan pendek, sehingga berakibat fatal. (friko)
redaksikomentaren@gmail.com
