Manado, KOMENTAREN.NET- Anggota DPRD Sulut, Hendry Walukow terus berjuang untuk mendesak agar APBD 2023 bisa pro rakyat.
Dalam setiap pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Walukow yang juga ketua Fraksi Partai Demokrat terus mempertanyakan pos-pos bantuan kepada masyarakat.
“Saya atas nama Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan berapa persen pos anggaran untuk masyarakat. Jangan hanya bahas anggaran untuk dapur perangkat daerah. Jadi pertanyaan besar, apakah APBD ini pro rakyat atau tidak,”tegas Walukow, Senin (07/11).
Terkait hal ini, ketua TAPD Praseno Hadi yang juga Sekprov Sulut menyampaikan bahwa ada 300 pokok-pokok pikiran yang sudah masuk dalam APBD.
“Untuk program kegiatan, ada di SKPD masing-masing. Sekitar 300 pokir yang sudah masuk APBD,”ujarnya.
Wakil ketua DPRD, Victor Mailangkay mendukung apa yang disampaikan Hendry Walukow.
“Itu penjelasan secara umum, tapi pos-pos bantuan dan program apa saja di setiap SKPD. tidak harus fisik, kirim aja lewat PDF. Itu yang kami minta agar dapat di jelaskan,”kata Mailangkay. (Mon)
redaksikomentaren@gmail.com
