oleh

Penarikan Biaya Parkir di Dua Portal Megamas Dinilai Pungli

KOMENTAREN, MANADO- Pihak Megamas dinilai keliru menafsirkan perjanjian pengelolaan lahan 16 persen milik Pemerintah Kota (Pemkot) Manado. Pasalnya, dalam perjanjian bersama Pemkot Manado, tidak diatur menyangkut adanya tarif parkir untuk kendaraan bermotor (ranmor) yang melintas di lahan reklamasi.

Penarikan parkir ranmor di atas lahan milik pemerintah oleh pihak Megamas dinilai pungutan tidak resmi alias ‘liar’. “Jadi selama ini penarikan parkir di Megamas sama halnya dengan pungli atau pungutan liar. Ini tidak bisa. Sebab kendaraan yang masuk umumnya melintasi lahan 16 persen milik pemerintah,” tegas Kabid Pengendalian dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Manado, Steven Runtuwene SIP, saat memimpin sidak di Kawasan Megamas, Senin (29/07) siang.

Menurutnya, pengelola Megamas tidak memiliki dasar hukum yang kuat terkait penarikan parkir masuk dan keluar di kawasan itu. Sebab, dalam perjanjian pengelolaan lahan reklamasi 16 persen, tidak diatur soal adanya tarif parkir. “Kalau hanya berdasarkan penafsiran, itu bukan dasar hukum yang kuat,” semprotnya di hadapan pihak manajemen Megamas.

Mantan Kabag Humas Pemkot Manado ini kemudian menjelaskan, pengelola Megamas hanya bisa menarik jasa parkir kendaraan pada blok-blok tertentu dalam kawasan itu. Seperti akses masuk yang menghubungkan antar ruko yang ada. Namun portal di pintu masuk utama dan portal keluar, tidak bisa dipungut bayaran.

“Nah kalau portal parkir masuk dekat Jembatan Boulevard sampai keluar depan IT Center, itu harusnya gratis karena melintasi lahan 16 persen milik pemerintah,” tegasnya lagi.

Selain itu, bangunan portal parkir yang selama ini berdiri kokoh di Megamas, ternyata ditegaskan Runtuwene tak mengantongi IMB. “Untuk sementara kami pasang dulu label tak berizin untuk portal ini. Dan soal penarikan parkir, akan ditindaklanjuti bersama. Dokumen perjanjiannya akan dipelajari bersama,” tegas Runtuwene.

Di waktu dan tempat yang sama, Endi Harahap selaku Legal PT Megasurya Nusa Lestari menjelaskan, penarikan retribusi parkir di Megamas telah ditetapkan bersama dengan pemerintah. Bahkan pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Bapenda Kota Manado.

“Kan kita bayar pajak, setor pajak ke pemerintah. Pajaknya 35 persen per bulan. Jadi prinsipnya mungkin sama dengan bandara,” kata Endi. Sementara soal perjanjian terhadap pengelolaan lahan reklamasi, Megamas menurutnya memiliki penafsiran bisa melaksanakan penarikan jasa retribusi parkir.

“Penafsiran kami begitu. Dalam kontrak memang tidak disebutkan. Penafsiran kami itu bisa menarik parkir, namun tentunya dengan pengawasan dari pemerintah. Kalo ada penafsiran lain, kita carikan solusi bersama. Ini penafsiran dengan pemerintah kota juga waktu lalu. Kami juga pegang surat perjanjian yang ditandatangani Pak Vicky (Walikota Manado) tahun 2012,” ungkapnya.

Namun ketika disentil perjanjian tersebut tidak menyebut harus adanya penarikan jasa parkir, Endi kembali berasumsi bahwa penafsirannya bisa menarik retribusi parkir. “Ya itu tadi, ini berdasarkan penafsiran kami Megamas. Untuk sementara, sebelum ada kesepakatan baru, ya kita pakai yang lama,” terangnya. 

Terkait bangunan portal parkir yang tidak memiliki IMB, Endi mengakuinya. “Kalau soal itu (IMB) kami akui memang ada kelalaian dari kami. Tapi nanti diurus IMB-nya,” ungkapnya. Di satu sisi, Endi enggan menyebut besaran pendapatan parkir Megamas setiap harinya. “Eh soal itu saya tidak tahu. Tidak ada laporan pendapatan parkir ke saya. Mungkin boleh cek langsung ke Secure Parking selaku pengelola parkir,” tangkisnya.

Sementara, soal pendapatan parkir di Megamas terinformasi mencapai Rp25-30 juta per hari. Dan bila diambil angka rata-rata, per bulan besaran pendapatan parkir di kawasan bisnis itu menyentuh Rp750-900 juta. Tarif parkir sepeda motor saat ini dipatok Rp3000 sekali masuk dan tarif mobil mengikuti durasi waktu. Minimum charge Rp3000 untuk satu jam pertama, Rp5000 untuk dua jam dan Rp8000 untuk tiga jam atau lebih.(yha)