oleh

Luar Biasa! Pemprov Sulut Raih 6 Kali Berturut WTP

-Berita Utama, Pemprov Sulut
Penyerahan LHP dari BPK disaksikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey lewat virtual.

LAPORAN keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) patut diteladani, setelah berhasil enam kali secara berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). WTP keenam diraih atas LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) keuangan Pemprov Sulut tahun 2019 yang diterima Senin (11/05/2020).

LHP Pemprov Sulut itu diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Sulut, Karyadi kepada Wakil Gubernur Steven OE Kandouw. Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Sekdaprov Edwin Silangen turut menyaksikannya di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut. Gubernur Sulut Olly Dondokambey turut menyaksikan penyerahan LHP lewat virtual bersama anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis.

Selain Pemprov Sulut, 14 kabupaten/kota di Sulut lainnya juga mendapatkan WTP hasil LHP tahun 2019. Hal itu disampaikan lewat video teleconference di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut. Satu-satunya daerah yang ‘hanya’ meraih WDP (Wajar Dengan Pengecualian) adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).  Meski begitu, sudah merupakan prestasi yang baik bagi Pemda Bolmong, karena sebelumnya BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas LKPD Pemkab Bolmong tahun 2018.

Duet ODSK melahirkan berbagai prestasi di Sulut termasuk WTP 6 kali

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengapresiasi BPK, karena dapat melakukan audit dan penyerahan LHP LKPD di tengah pandemi corona. “Kami sangat berterima kasih kepada jajaran BPK RI, karena tengah-tengah pendemi covid-19 yang melanda kita semua, jajaran BPK RI tetap optimal melakukan audit terhadap LKPD Provinsi Sulawesi Utara, memberikan masukan dan koreksi terhadap kelemahan ataupun kekurangan kami dalam menyusun LKPD, serta memberikan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan,” kata Gubernur Olly.

“Tentunya hasil yang disampaikan hari ini, akan memberi arti dan berimplikasi terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk kedepannya semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” sambung gubernur.

Olly juga meminta seluruh pemda yang berhasil meraih opini WTP dapat mempertahankannya pada tahun depan. Ia juga optimis keberhasilan Pemkab Bolmong memperbaiki laporan keuangan dari TMP ke WDP di LHP tahun 2019 dapat meningkat ke opini WTP pada LHP LKPD tahun 2020.

“Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini WTP yang telah kita raih selama ini, tetapi terus mampu menjaga apa yang telah kita raih bersama, bahkan terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan di daerah, yang merupakan pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat,” paparnya.

Lebih jauh, Olly mengajak segenap komponen pembangunan bangsa di Sulut untuk senantiasa menjaga sinergitas yang telah terbangun secara efektif sejauh ini dan tetap bekerja bersama dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan untuk melanjutkan pembangunan daerah dan memajukan Sulawesi Utara, termasuk dalam penanganan covid-19. (advertorial/*)