oleh

Peduli Nakes, Pemprov Sulut Kucur Rp 1,3 M dari APBD

SEBAGAI ujung tombak dalam menangani pasien Covid-19,  kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw.

Hal ini dibuktikan Pemprov Sulut melalui Dinas Kesehatan Sulut, dimana demi kesejahteraan nakes, disalurkan insentif sebesar Rp 1,3 miliar yang diplot dari APBD Sulut.

Hal ini dibenarkan Dinas Kesehatan Sulut. “Dana sebesar ini bersumber dari APBD untuk membayar insentif bulan Mei dan sebagian bulan Juni,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Sulut Debby Kalalo melalui Sekretaris Dinkes Sulut Rima Lolong di Manado, Senin (13/07/2020).

Menurut Rima, insentif ini untuk membayar tenaga medis dan nonmedis yang tidak dibiayai dari dana Kementerian Kesehatan untuk penanganan Covid-19. “Kalau dari Kementerian Kesehatan untuk membayar insentif tenaga kesehatan yang ada di rumah-rumah sakit rujukan,” ungkapnya.

Nilai insentif yang diberikan Pemprov Sulut ini bervariasi. Dokter spesialis menerima insentif sebesar Rp 7.500.000, dokter Rp 5.000.000 dan tenaga nonmedis Rp 3.000.000.

Insentif yang bersumber dari APBD Sulut ini, hanya dianggarkan untuk membayar tenaga kesehatan yang ada di rumah isolasi, tenaga laboratorium, serta tenaga kesehatan Dinkes Sulut yang melakukan tracing.

Sedangkan anggaran insentif untuk tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan yang berasal dari Kemenkes, diperkirakan sebesar Rp 5 miliar dan masih dalam proses verifikasi.

Diketahui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulut mengerahkan 6.507 tenaga medis yang bertugas di 48 rumah sakit yang ada di seluruh kabupaten dan kota di Sulut baik RS milik pemerintah atau swasta.

Jumlah tenaga medis ini meliputi 1.525 tenaga dokter (530 Dokter Umum, 124 Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan 871 Dokter Spesialis Lainnya) serta 4.982 perawat dan bidan. (advertorial/vil*)