Manado, Komentaren.net – Pernyataan menarik disampaikan Ketua Gerakan Anti Narkoba (Granat) Sulut, Pdt Billy Yohanes terkait sikap dan putusan DPRD Sulut menyikapi kasus yang melibatkan James Arthur Kojongian (JAK).
JAK diputuskan untuk dicopot sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut lewat Rapat Raipurna DPRD Sulut berdasarkan rekomendasi Badan Kehormatan Dewan.
Pdt Billy membandingkan kasus JAK dengan kasus oknum Anggota DPRD Sulut sebelumnya yang pernah terjerat kasus Narkoba. Berikut pernyataan Pdt Billy Yohanes yang disampaikannya kepada redaksi komentaren.net.
“Keputasan Pimpinan dan Anggota DPR Propinsi Sulawesi Utara terhadap salah satu anggota Dewan dari Partai Golkar alias JAK yang dipecat sebagai Wakil Ketua Dewan sebagai alat kelengkapan dewan dianggap sudah tepat.”
Ini kata Pdt Billy, mau menujukan bahwa pimpinan dan anggota-anggota dewan diperiode sekarang ini benar-benar berhati malaikat dan tidak pernah berbuat kasus-kasus amoral. “Mereka tidak seperti Yesus yang pernah ketika orang-orang Yahudi mau melempar seorang pelacur tapi Yesus katakan jikalau kamu tidak berdosa silakan kalian melempar pelacur tersebut,” katanya menganalogi.
Pdt Billy menyebut, para pimpinan dan anggota dewan sekarang ini adalah orang-orang suci dan tidak pernah ruci, mereka adalah orang-orang saleh yang tidak pernah berbuat salah. Saya sangat salut dan bangga kepemimpinan DPR Sulut Ketua dr.Fransiscus Silangen, Billy Lombok,SH dan DR.Victor Mailangkai.
“Dibandingkan pimpinan Dewan anggota dewan sebelumnya, dimana ketika ada anggota Dewan yang terlibat kasus Narkoba, mereka sama-sama berupaya membela dan menyelamatkan, walaupun mereka tahu bahwa Narkoba adalah kejahatan luar biasa dan musuh Negara,” katanya.
Pertanyaannya, lanjut dia, mungkin kasus amoral jauh lebih berat dari kasus Narkoba. “Semoga di kemudian hari tidak ada kasus-kasus Narkoba dan Mudah-mudahan di kemudian hari tidak ada istri atau suami anggota dewan yg selingkuh atau minta cerai.”
“Mudah-mudahan lewat kasus JAK ini, para anggota dewan lebih mawas diri dan lebih tau diri. Memang kasus JAK ini sarat dengan kepentingan politik baik di internal partai Golkar maupun partai-partai yang lain. Upaya dan manuver untuk menggantikan JAK sebagai Wakil ketua DPR sangat kental di internal partai waulaupun ada yg bermuka dua.”
Di akhir tulisannya, dia mengatakan “Masyarakat sangat mengharapkan kasus ini menjadi kasus yg terakhir di periode sekarang ini dan mendoakan supaya para anggota dewan tidak ada Prahara rumah tangga.” (sbr)
redaksikomentaren@gmail.com
