KOMENTAREN.NET, Manado – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yang dipimpin Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP), tentang persoalan data kemiskinan yang dinilai tidak akurat.
MJP menyampaikan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Kantor Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Utara terkait terkait Ranperda Prakarsa tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
“Persoalan klasik saat ini adalah data kemiskinan yang tidak akurat. Sehingga menjadi penyebab utama konflik sosial di masyarakat karena program pemerintah yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut MJP, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tidak serius dalam program dan upaya pengentasan kemiskinan. “Perlu diingat strategi, arah kebijakan dan program penanganan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Minut kurang serius dan tidak peduli terkait update data atau pemutakhiran data kemiskinan di DTKS Kemensos,” tandas MJP.
“Pemerintah Kabupaten Minut sejauh ini belum melakukan pemutakhiran data, dimana data terakhir tahun 2015. Hal ini yang mengakibatkan tidak tepatnya sasaran program pemerintah akibat data yang kurang akurat. Masalah lain yang dihadapi karena keterbatasan anggaran dan persoalan internal, misal pergantian pejabat di OPD terkait sangat cepat sehingga tidak bekerja optimal karena durasi waktu yang singkat.”
Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, akurasi data kemiskinan sangat dibutuhkan, katanya. “Makanya sekali lagi jangan heran kalau program dan bantuan pemerintah tidak efektif,” urainya.
MJP mendorong pemerintah Kabupaten Minahasa Utara agar sering melakukan pembaharuan data ke Kementerian Sosial melalui Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Sosial.
“Coba Ibu Bupati dan jajaran proaktif melakukan pemutakhiran data di DTKS Kemensos dan aktif juga koordinasi dengan Dinsos Provinsi Sulut. Konkretnya buat dulu musyawarah desa atau kelurahan, dan kumpulkan data faktual di lapangan. Data kemiskinan yang akurat akan memudahkan kerja pemerintah dalam penanganan kemiskinan dengan penyelesaian yang lebih sistemik dan targetnya terukur,” pungkas MJP.(mon)
redaksikomentaren@gmail.com
