JULUKAN The Rising Star di bidang pariwisata yang dialamatkan bagi Sulawesi Utara (Sulut), tak lepas dari dua manuver lobi tingkat tinggi Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) di tingkat elit nasional. Pertama terkait masuknya Sam Ratulangi sebagai enam bandara bebas visa di tahun 2015 dan masuknya Sulut (Likupang) sebagai 5 destinasi super prioritas di tahun 2019.
Sumber Komentaren di Pemerintahan Pusat mengatakan, Sulut tidak akan seperti sekarang ini tanpa kepiawaian OD melakukan approach, lobi dan maneuver di elit nasional, terlebih khusus dalam meyakinkan Presiden Jokowi.
Kata sumber, masih teringat pada tahun 2015 silam, pemerintah lewat kajian menetapkan ‘hanya’ 5 pintu masuk bandara bebas visa, yakni Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Seokarno-Hatta Jakarta, Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara Kualanamu Medan dan Bandara Juanda Surabaya.
Kelima bandara itu katanya, terpilih berdasarkan seleksi ketat dari berbagai fasilitas bandara dan servicenya. Namun tiba-tiba, nama Bandara Sam Ratulangi ikut dimasukkan sehingga ditetapkan ada enam bandara bebas visa waktu itu. Hal ini membuat Bandara Sam Ratulangi booming masuk wisatawan asing, terlebih dari China yang tidak perlu lagi menggunakan visa (cukup dengan paspor), sudah bisa berkunjung ke Manado. “Itu gebrakan pertama Gubernur Sulut, dimana awalnya Sam Ratulangi tidak dihitung, akhirnya masuk dalam injury time,” ungkap sumber yang juga pejabat teras di salah satu kementrian ini.
Masuknya Bandara Sam Ratulangi sebagai airport bebas visa waktu itu, sempat dipertanyakan sejumlah bandara lainnya yang fasilitasnya waktu itu lebih baik dari Sam Ratulangi, seperti halnya Bandara di Makassar dan lainnya. “Namun itulah kepiawaian gubernur Sulut,” aku sumber.
Dan kini, “langkah ajaib” kedua yang dilakukan OD, adalah ketika memperjuangkan Sulut masuk dalam daftar 5 destinasi pariwisata super prioritas, Juli 2019 lalu.
Padahal aku sumber, awalnya yang ditetapkan pemerintah setelah melalui kajian ‘hanya’ empat daerah yang masuk super prioritas, dimana Sulut (Likupang) tidak dicantumkan. Dan katanya, proses masuknya Sulut di jajaran super prioritas tergolong super. Hanya dalam hitungan jam. Paginya pemerintah menetapkan ‘hanya’ lima daerah super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo.
“Itu keputusan pagi, namun pada sore harinya tiba-tiba diputuskan ada lima super prioritas dan Likupang (Sulut) salah satunya,” aku sumber. Tak heran di berbagai berita katanya, kadang disebut super prioritas 4 (tanpa Sulut) namun di berita lainnya ada 5 (dengan Sulut).
Terkait hal ini, Menteri Pariwisata Arief Yahya pun angkat bicara. Diakuinya, memang awalnya ada empat tapi kemudian menjadi lima. Menurut Menteri Arief, yang benar saat ini adalah lima destinasi super prioritas. Terdiri dari Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
“Tidak salah, tapi memang diputuskannya pada hari yang sama. Empat destinasi super prioritas ditetapkan pada 15 Juli paginya, sedangkan lima destinasi super prioritas ditetapkan pada 15 Juli sore,” kata Menpar ketika memberikan keterangan pers di sela Rakornas Pariwisata III, Selasa (10/09).
Arief menerangkan, empat destinasi super prioritas diambil dari daftar sepuluh Bali baru, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Keempat lokasi tersebut dinilai berpotensi mendatangkan turis dengan jumlah mendekati capaian yang diperoleh Bali. Namun kemudian Likupang dinilai layak masuk dalam daftar destinasi super prioritas meski awalnya dikategorikan destinasi unggulan. Hal itu, jelas Arief, lantaran pertumbuhan wisatawan mancanegara di Sulawesi Utara naik hingga 500 persen. “Likupang akan menjadi hub pengembangan wisata di daerah timur,” kata Menpar yang telah melihat langsung bersama Presiden Jokowi keindahan dan potensi Likupang.
Dan dengan masuknya Sulut di jajaran “5 super prioritas”, dipastikan Bumi Nyiur Melambai akan kecipratan dana total Rp7,1 Triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2020 telah memproyeksikan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang.
Pembangunan infrastruktur di lima destinasi super prioritasdilakukan secara bertahap, di mana pada 2019 dianggarkan sebesar Rp 1,7 triliun. Untuk mengakselerasi pengembangan, Kementerian PUPR akan meningkatkan pagu anggaran infrastruktur menjadi sebesar Rp 7,1 triliun pada 2020.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR melaksanakan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan di lima destinasi super prioritas yang telah ditetapkannya setelah rapat terbatas pada 15 Juli 2019.
“Sektor pariwisata adalah sektor unggulan yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur,” kata Menteri Basuki dalam sebuah keterangan tertulis, Rabu (11/09).
Menurut Basuki, untuk Manado–Bitung–Likupang akan diselesaikan pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara, peningkatan Jalan Akses Likupang, pembangunan Jembatan Bitung–Pulau Lembeh, Jalan Tol Manado–Bitung, penataan Kawasan Bunaken, penataan Kawasan Pantai Malalayang, dan Kawasan Wisata Pantai PAAL–Likupang. (sbr/rik)
redaksikomentaren@gmail.com
