oleh

LSM Dampingi Sejumlah Warga Laporkan Oknum Hukum Tua

Minahasa, Komentaren.net – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi dampingi sejumlah warga laporkan oknum Hukum Tua (Kumtua) Mokupa, Rivonny Runtu Taroreh, terkait dana Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan) nelayan.

kepada wartawan, Vera Karundeng, Ruth Hoan, Hanna Kandouw, Lidya Ginsel, Iren Welang yang tergabung dalam kelompok masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan mengatakan, Kami terdaftar sebagai penerima bantuan KUSUKA namun hingga kini tidak pernah menerima bantuan tersebut.

Menurut mereka (warga yang tergabung dalam kelompok masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan, red) ada sekitar 38 orang warga desa Mokupa yang terdaftar dalam kelompok usaha kelautan dan perikanan menerima dana bantuan tersebut.

” Namun dari jumlah 38 orang yang terdaftar, ada sebanyak 32 orang tidak menerima. Jadi hanya 6 orang yang menerima, ” ujarnya, Rabu (23/06) kemarin.

BST yang digulirkan KKP berdasarkan data KUSUKA, tambahnya, menjaring calon penerima melalui data base Kementerian Sosial RI. Dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu per orang yang dibagikan untuk tiga bulan dengan total Rp 1.800.000. Saat pandemi Covid-19, bantuan sebesar itu memang dinanti oleh nelayan dan Pelaku perikanan .

” Torang so picek di kantor pos beberapa waktu lalu terkait bantuan itu, cuma kantor pos bilang ba cek jo di Hukum Tua. Karna dana so diserahkan ke Hukum Tua, setelah itu torang pigi pa Hukum Tua, namun dia (hukum tua, red) bilang tidak ada bantuan itu,” kata Vera.

Sementara itu, ketua LSM Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI), Herry Mandolang mengatakan laporan diserahkan kepada bagian Reskrimsus Polda Sulut.

” Atas laporan itu kami memegang surat terima laporan yang ditanda tangani Kapolda Sulut, Dir Reskrimsus dan bidang humas Polda, ” ujar Herry didampingi Marthin Sumakul, Jhon Sumolang dari LSM Kibar Minahasa.

Mereka berharap jajaran Kepolisian bisa menindak lanjuti dan memeriksa dugaan penyimpangan yang terjadi.

” Saya mengharapkan pak Kapolda Sulut untuk menindak lanjuti aduan masyarakat tersebut apalagi aduan ini terkait kasus dugaan korupsi bansos,” terang Herry sembari menambahkan bahwa Bantuan KUSUKA ini disalurkan dalam bentuk dana tunai yang diberikan bertahap sepanjang tahun 2020.

Sementara itu, Hukum Tua Mokupa, Rivonny Runtu Taroreh ketika dikonfirmasi tidak menampik adanya bantuan tersebut.

” Berdasarkan petunjuk teknis dari pemerintah, calon penerima disyaratkan tidak “double salur” dengan ketentuan penerima bansos KUSUKA tidak terdata menerima bantuan sosial lainnya, baik BLT maupun dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau sembako (BPNT),” terangnya.

Setelah di verifikasi, tambahnya, ternyata data 38 orang penerima bantuan dari KPP ditemukan ganda, karena ada yang menerima bantuan serupa dari pemerintah sehingga tidak kami berikan.

” Saya takut menyalurkan, karena jangan sampai terjadi pelanggaran ataupun TGR. sehingga bantuan itu diberikan kepada warga yang sama sekali belum menerima,” jelasnya

Sebetulnya, kata Runtu, pihaknya telah menjelaskan masalah itu kepada para calon penerima.

” Saya sudah katakan kepada mereka jika mereka sudah terdaftar penerima bansos lainya. Karna teknis bansos ini kan perkartu keluarga,” pungkas Runtu.(nes)