oleh

Kompensasi “Mati Lampu” dari PLN Harus Juga Berlaku di Sulut

PLN telah menyiapkan kompensasi terhadap warga pelanggan akibat dampak mati lampu (ML) yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat (Jabar). Hal ini dinilai tidak adil jika daerah lainnya tidak diberlakukan kompensasi atas ML sepihak dari PLN.

“Jangan hanya di DKI Jakarta dan Jawa yang dapat kompensasi akibat mati lampu dari PLN. Di daerah-daerah juga harus berlakukan hal yang sama. Karena pelanggan kalau terlambat bayar kena sanksi, tapi kalau PLN sepihak mematikan lampu, mereka hanya minta maaf dan pelanggan tidak mendapat kompensasi,” tukas Dicky Maskikit yang juga Sekretaris Pemuda Pancasila Manado, kemarin (05/08).

Pasalnya, menurut Maskikit, pemadaman lampu yang dilakukan PLN kerap menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat pelanggan. “Dari aspek bisnis dan usaha, mati lampu itu membuat kerugian bagi masyarakat,” katanya seraya mencontohkan, pengusaha rumah makan saja, jika lampu padam, pasti akan merasa dirugikan karena freezer mereka pasti tidak berfungsi. “Untuk pakai genset kana da biaya tambahan untuk bahan bakar,” katanya.

Oleh sebab itu, dia menyarankan pemerintah menerapkan aturan tegas soal kompensasi jangan hanya memilih daereahnya. “Jangan hanya karena daerah di Jawa, baru diberi kompensasi, sedangkan di daerah seperti Sulut tidak diberlakukan,” tukasnya.   

Seperti diketahui, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) (Persero) akan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemandaman listrik pada Minggu (04/08) hingga Senin (05/08) lalu. Wilayah terdampak itu meliputi DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat yang jumlah pelangganya mencapai jutaan pelanggan.

“Pelanggan yang terdampak dimungkinkan atau berhak dapat kompensasi,” kata Rida dalam jumpa pers di Gedung ESDM, Jakarta, Senin (05/08). Rida menyampaikan, besaran kompensasi yang akan diberikan PLN tersebut sekitar Rp 1 triliun. Ini berdasarkan hasil hitung-hitungan  manajemen PLN.

Selain itu, ihwal ini juga sudah disampaikan Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani. “Kompensasi plus minus Rp 1 triliun. Itu dihitung dari jumlah berapa pelanggannya (terdampak pemadaman),” tuturnya. Dia menambahkan, kompensasi tersebut akan diberikan kepada pelanggan secara menyeluruh baik kalangan industri maupun rumah tangga. Termasuk skema pembayaran listrik berupa prabayar maupun pascabayar.

Seperti diketahui, adanya pemadaman ini dinilai telah menimbulkan kerugian kepada pelanggan, sehingga PLN harus bertanggung jawab. “PLN untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya, tidak cukup minta maaf. Kalau kurang melayaninya, harus dong menerima sanksi dalam bentuk kompensasi,” ujarnya. (sbr/rik)