KOMENTAREN.NET – Legislator Sulut dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Melky J. Pangemanan, SIP, MAP, M.Si (MJP) masih mempertahankan komitmen terkait transparansi anggaran.
Anggota Komisi IV DPRD Sulut ini kerap membeberkan anggaran yang digunakan saat reses hari pertama, Senin (07/09), di dua titik yakni Kelurahan Kumeresot dan Kelurahan Karondoran, Kota Bitung.
“Pada Reses hari ini, di titik/lokasi pertama yang dilaksanakan di Kelurahan Kumersot dan kedua di Kelurahan Karondoran Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, telah digunakan anggaran Belanja Makan-minum (Kelurahan Kumersot) Rp. 42.500 × 100 Kepala = Rp. 4.250.000. Kemudian di titik kedua Belanja Makan-minum (Kelurahan Karondoran) Rp. 42.500 x 100 Kepala = Rp. 4.250.000. Total Anggaran terpakai sampai hari ini, untuk 2 Titik/Lokasi Reses Rp. 8.500.000,”urai MJP.
Dia juga menyampaikan ke publik total anggaran reses yang biasa digunakan anggota DPRD.
“Dana Reses yang disiapkan bagi setiap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Rp. 45.000.000 (Anggaran diserahkan kepada Staf Pendamping) dengan rincian :
- ATK Rp. 1.000.000
- Belanja Cetak Rp. 500.000
- Belanja Penggandaan Rp. 500.000
- Belanja Makan Minum Kegiatan Rp. 37.000.000 (Termasuk Pajak)
- Jasa Sewa Tempat/Ruangan Rp. 6.000.000 (Termasuk Pajak). Setiap Anggota DPRD juga mendapatkan Uang Tunjangan Reses Rp. 12.750.000 (Sudah dipotong PPh 15%) dan Uang Perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 500.000 (Daerah Minahasa Utara dan Bitung) serta uang representasi Rp. 350.000 setiap turun ke Daerah Pemilihan dalam agenda Reses,”jelasnya.
MJP melaksanakan reses dengan memperhatikan imbauan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
Kehadiran konstituen berdasarkan keterwakilan, diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perempuan, kelompok petani, buruh serta aparat pemerintah kelurahan setempat.
Berbagai aspirasi masyarakat Kumeresot disampaikan kepada MJP seperti dari bapak Herry Pirih terkait pembelajaran di masa pandemi. kemudian Aspirasi Terkait diberhentikannya aktivitas petani cap tikus akibat adanya kejadian kriminal, padahal hal tersebut adalah tindak pidana individual yang tidak ada hubungannya dengan petani captikus.
“Harapannya akan ada perda yang bisa menjadi payung hukum yang melindungi para petani captikus agar tidak terus-terusan menjadi kambing hitam,”tandasnya.
“Aspirasi di Kelurahan Kumersot ditutup oleh Bapak Jantje Kambey (Wakil Ketua LPM Kota Bitung) terkait harapan bisa berdirinya SMK Pertanian di Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, dimana sudah ada hibah tanah dari Keluarga Bapak Yossy Nelwan, sehingga menjadi harapan besar agar berdirinya SMK Pertanian dapat segera terwujud, sembari mempersiapkan SDM-SDM Warga Kecamatan Ranowulu khususnya Kelurahan Kumersot, Karondoran, Apela Satu dan Apela Dua untuk menjadi tenaga pendidik di SMK itu nantinya,”jelasnya.
Anggota DPRD MJP menyerahkan bantuan pribadi untuk pembangunan Balai Kelurahan Kumersot sejumlah Rp. 5.000.000 kepada Panitia pelaksana dan Pemerintah Kelurahan Kumersot.
MJP berjanji membawa aspirasi-aspirasi masyarakat ke gedung DPRD dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. MJP akan berjuang dan mengawal semua aspirasi yang masuk demi kepentingan masyarakat dan daerah.(mon)
redaksikomentaren@gmail.com
