oleh

Komisi IV DPRD Sulut Konsultasi Ranperda Fakir Miskin

KOMENTAREN.NET, Jakarta – Komisi IV DPRD Sulut, tetap aktif melakukan perjalanan dinas luar daerah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Kamis (20/02) pekan lalu, Komisi bidang Kesra ini melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jakarta guna konsultasi terkait Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

Rombongan komisi IV yang dipimpin oleh Braien Waworuntu tersebut diterima oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Bapak Ubaidillah, Dian Setiawan, Acep Muchtar, Dewi Jasmina dan Tatag Gentur Topo.

Anggota Komisi IV, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengatakan banyak hal yang didapatkan untuk dijadikan masukan dan informasi dalam rangka pembentukan Ranperde Fakir Miskin dan Anak Terlantar.  “Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara,” kata MJP.
“Tahun 2020 Sulawesi Utara ada beberapa kabupaten/kota yang telah dialokasikan untuk program Kube, Rehabilitasi Rumah tidak layak huni dan sarana lingkungan. Dan ada 1 kota yang tidak dialokasikan karena ada berbagai alasan sehingga hanya Kube saja,” sambungnya.

Politisi Dapil Minut-Bìtung ini pula menandaskan komisi IV DPRD Provinsi Sulut juga akan mendorong Pemerintah Kabupaten/kota di Sulut agar bisa melakukan langkah cepat dan terarah. “Komisi IV akan mendorong pemprov Sulut untuk melakukan langkah cepat guna untuk pemutakhiran data karena hasil pertemuan dengan Kementerian Sosial, pengelolaan Data Terpadu program penanganan fakir miskin belum dilakukan secara profesional,” tandasnya.

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut, koordinator komisi IV Billy Lombok, ketua komisi IV Braiyen Waworuntu, sekretaris komisi IV Fransiskus A. Silangen, personil komisi IV Fanny Legoh, Richard Sualang, Yusra Alhabsyi, Melisa Gerungan dan Melky J. Pangemanan.
Selain ke Kementrian Sosial, Komisi IV juga menuju ke DPRD DKI untuk studi komparatif penanganan fakir miskin dan anak terlantar di Jakarta.(mon)