KOMENTAREN.NET, Bolmut – Komisi I DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menyerahkan rekomendasi hasil Pokok-pokok pikiran kepada Badang Anggaran (Banggar) DPRD Bolmut. Rekomendasi diserahkan secara langsung Ketua Komisi I Reksosiswoyo Binolombangan didampingi Sekretaris Komisi Budi Setiawan Kohongia dan diterima oleh Ketua DPRD Bolmut, Frangky Chendra diruang Bamus DPRD Bolmut, Selasa (12/11/2019).
Reksosiswoyo Binolombangan mengatakan, nantinya rekomendasi ini akan menjadi bagian pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bolmut tahun 2020 di Badan Anggaran (Banggar). “Rekomendasi ini sudah diputuskan di Komisi I. Sudah ketok palu, jadi tinggal pembahasan di banggar,” ujar Binolombangan saat dihubungi via telepon.
Serupa disampaikan Sekretaris Komisi I Budi Setiawan Kohongia. Menurut dia dalam dokumen rekomendasi tersebut ada 17 pokok pikiran yang disampaikan. “Semua rekomendasi ini berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja eksekutif sekaligus hasil monitoring evaluasi (Monev),” kata Kohongia.
Kendati baru rekomendasi sambung dia, nantinya usulan-usulan ini bisa saja berubah saat pembahasan di Banggar, tergantung kemauan fraksi lain. “Tapi saya dan teman-teman Komisi I optimis dan yakin rekomendasi ini akan diterima di Banggar,” pungkasnya.
Berikut poin-poin yang diusulkan Komisi I Kepada Banggar DPRD Bolmut :
- Menyarankan kepada Banggar DPRD Bolmut agar kiranya dapat mencermati pagu anggaran yang ada pada dinas kesehatan Bolmut dan lebih memprioritaskan pada anggaran Puskesmas, karena Puskemaslah yang merupakan unjung tombak pelayanan Kesehatan. Catatan: Masih ada beberapa Puskesmas yang belum memiliki Pagar, Puskesmas yang jumlah kunjungannya lebih banyak maka harus memiliki lebih dari satu unit mobil ambulance, Vaksinasi perawat setiap enam bulan sebagai perlindungan terhadap tenaga kesehatan, Ada beberapa Puskesmas yang akan diakreditasi pada tahun 2020 nanti.
- Untuk Bagian Bina kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Bolmut agar dapat menganggarkan pakaian adat untuk para pelaksana adat.
- Untuk Kantor Kesbangpol Kabupaten Bolmut agar kiranya Banggar dapat meminta penjelasan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tentang besaran jumlah santunan bantuan hibah dana Parpol.
- Menyarankan kepada Banggar untuk meminta penjelasan tentang jumlah besaran tunjangan Sangadi dan aparat desa selagi tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku agar disesuaikan dengan UMP.
- Kiranya Banggar dapat mempresur Dinas Naketrans Bolmut agar bisa membuat Program Padat Karya Tunai (PKT) khusus Desa Binaan (Terpencil) guna penyerapan tenaga kerja.
- Meminta kepada TAPD untuk menjelaskan kepada Banggar tentang criteria pemberian tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi ASN. Diharapkan juga kepada Banggar untuk mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi kerja/Resiko Kerja, Kelangkaan Profesi, Prestasi kerja dan Pertimbangan Objektif lainnya.
- Diharapkan kepada Banggar agar selektif dalam menyetujui pos makan minum Setda jangan sampai tumpang tindih dengan bagian lain.
- Diharapkan kepada Banggar agar tetap memposkan anggaran penyebar luasan informasi di bagian humas agar tidak lagi merubah renstra yang telah disusun.
- Dalam hal penganggaran penyebarluasan informasi, mengharapkan kepada Banggar untuk meminta data media yang akan bekerjasama dengan pemerintah agar kedepannya tidak ada lagi suara miring persoalan media.
- Diharapkan kepada Banggar agar mempertimbangkan dana pengawasan yang dilihat masih minim.
- Diharapkan kepada Banggar agar memperhatikan dana hibah untuk KONI agar pembinaan olahrga di Bolmut bisa lebih maksimal lagi.
- Dalam hal pembinaan pemuda, diharapkan kepada banggar memperhatikan dana hibah untuk karang taruna.
- Dalam hal peningkatan SDM Diharapkan kepada Banggar menambah Pos Bansos untuk beasiswa akhir studi.
- Diharapkan kepada Banggar agar memastikan data penerima Beasiswa tidak bermasalah lagi.
- Diharapkan kepada Banggar agar selektif menyetujui pos perjalanan dinas serta pos anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersifar seremonial disetiap OPD.
- Memperhatikan dana hibah organisasi KPMIBU Cabang Palu, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kotamobagu, Manado dan Minahasa serta hibah Anggaran Sekretariat KPMIBU Minahasa.
- Diharapkan kepada Banggar meminta kepada TAPD untuk menjelaskan tatacara pelelangan DAK.

redaksikomentaren@gmail.com