oleh

Kasus Pembayaran Tanah Ring Road 3 Ditangani Polda

MANADO – Pembebasan lahan proyek jalan ringroad 3 yang menghubungkan ruas jalan Winangun-Kalasey, diseriusi Polda Sulut. Masalahnya, ada dugaan terjadi kesalahan pembayaran (ganti rugi) atas lahan bernilai Rp6 Miliar tersebut. Pembebasan tanah yang berada di wilayah Winangun tersebut telah dibayarkan menggunakan dana APBD terhadap pemilik Ny Pioh, Maret 2018 lalu. Namun belakangan, tanah tersebut diduga milik Conny Rumondor.

Conny pun telah melaporkan kasus ini ke Polda Sulut dengan nomor laporan LP/133/II/2019/SPKT tanggal 7 Februari 2019. “Saya terpaksa melaporkannya ke Polisi, karena tanah milik saya sah sesuai sertifikat hak milik, telah dijual ke pemerintah untuk dijadikan jalan Ringroad 3. Dia (terlapor) mengaku tanah itu miliknya, sehingga dilakukan transaksi jual beli dengan pemerintah. Sementara, sertifikat hak milik yang terdaftar di BPN sah milik saya,” ungkap Conny. Kabid Humas  Polda  Sulut, Kombes Pol Ibrahim  Tompo, membenarkan adanya laporan tersebut.”Setiap laporan akan diproses sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Informasi yang diperoleh Koran ini, sejauh ini dua saksi telah dimintai keterangan. Sebab, buntut dari penggelapan hak yang dilakukan terlapor perempuan HRFP alias Hellen, membuat pemerintah dalam hal ini panitia pembehasan lahan Ringroad 3 salah membayar atau pembayaran bukan kepada pemilik sah.

Pembayaran lahan itu sendiri diduga ada keteledoran dari pihak oknum dari pemerintah. Pasalnya Kakanwil BPN (Badan Pertanahan Negara) Sulawesi Utara, Freddy Kolintama selaku Ketua Panitia Pembebasan Lahan (Ring Road 3), mengakui, pembayaran yang dilakukan terhadap salah satu warga dengan nilai Rp6 Miliar, tidak disaksikan pihaknya atau tim dalam kepanitiaan.

“Kami tahu nominalnya Rp6 Miliar, namun waktu dibayarkan tidak disaksikan panitia. Awalnya kami sarankan pembayaran itu dititip lewat pengadilan,” ungkap Kolintama. Seperti diketahui, panitia pembebasan lahan itu sendiri terdiri dari unsur BPN, Polda, Kejaksaan, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Utara.

Komentar

1 komentar

Comments are closed.