KOMENTAREN.NET – Perjuangan DPRD Sulut bagi enam praja IPDN yang dipecat terus dilakukan. Setelah menerima aspirasi, para legislator langsung menuju Kemendagri dan Kampus IPDN di Jatinangor.
Dan Selasa (05/01/2021), DPRD Sulut kembali mengundang enam praja dan keluarga mereka untuk mendapatkan penjelasan. Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen usai memimpin rapat pertemuan dengan enam pradja IPDN, menyampaikan pihaknya akan terus berjuang.
“Kegiatan rapat tadi, kita mencari konfirmasi mengenai apa yang disampaikan oleh pihak IPDN, yaitu tentang kronologis kejadian. Dikonfrontasi dengan anak-anak ini, apakah betul yang disampaikan oleh IPDN, dan bukti yang disampaikan tadi dengan apa yang dituduhkan kepada mereka. Yang disangkakan kepada mereka adalah penganiayaan berat. Mereka ada tujuh orang. Diberikan sanksi dengan sanksi berat kepada enam di antaranya, yakni diberhentikan, sedangkan yang satunya turun kelas,” beber Silangen.
Menurut Silangen, pihaknya berharap sanksi pemecatan dari IPDN dicabut. “Harapannya, anak-anak ini hanya turun kelas. Itu langkah kita sambil menunggu dari pihak kampus IPDN. Tapi kalau tidak, maka kita harus buktikan kebenarannya dari putusan ini. Apakah benar atau salah, adil atau tidak adil, tentunya lewat langkah hukum,” tukasnya.
“Karena kalau menurut mereka, pengalaman ada kasus lebih berat tapi sanksinya tidak seberat seperti mereka. Itu kan nanti kan menjadi semacam bukti pertimbangan saat di-PTUN-kan nanti,” tandas dia.
Ditempat yang sama, anggota DPRD Sandra Rondonuwu meminta DPRD juga memanggil oknum yang melaporkan kasus ini sehingga enam praja asal Sulut diberi sanksi pemecatan oleh Kampus IPDN.
“Pelapor harus dipanggil karena pelapor bukan korban. Diketahui pelapor hanya mendengar aduan dari anaknya yang kebetulan juga siswa di IPDN. Jangan sampai ada budaya baku cungkel di IPDN sana. Kita harus saling menopang, apalagi salah satu dari enam praja IPDN asal Sulut yang diberhetikan adalah praja yang berprestasi,” tegas Rondonuwu. (mon)
redaksikomentaren@gmail.com
