oleh

DPRD Sahkan RPJMD Perubahan Minahasa 2018-2023

Minahasa, Komentaren.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lewat Rapat Paripurna, mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Minahasa, bertempat di ruang rapat Kantor DPRD Minahasa, Selasa (9/11/2021).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Minahasa Glady P E Kandouw SE, didampingi Wakil Ketua Okstesi Pricilia Runtu SH MSi dan Wakil Ketua Denny R Kalangi, serta Sekretaris Dewan Drs Dolfie Kuron MBA ini, dihadiri oleh Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey S.S.i, didampingi Sekretaris Daerah Minahasa Frits R Muntu S.Sos.

Persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa nomor tahun 2019, tentang RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 ini dilakukan menyusul rampungnya hasil rapat pembahasan antara eksekutif dan legislatif secara maraton.

Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Glady Kandouw mengatakan bahwa tahapan pembicaraan tingkat I pembahasan Ranperda perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2019 telah dilakukan lalu, dan saat ini masuk pada pembicaraan tingkat II.

“Telah diawali dengan penyampaian Ranperda dan ditindaklanjuti dengan pandangan umum Fraksi-fraksi, serta jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna pada 3 November 2021, serta tahapan pembahasan oleh Pansus bersama eksekutif. Untuk itu, dengan diterima dan disetujuinya Ranperda perubahan ini menjadi Perda, maka disahkan dalam penandatanganan berita acara antara DPRD Minahasa dan Pemkab Minahasa,โ€ ujarnya.

Sebelum penetapan, Panitia Khusus (Pansus) perubahan RPJMD yang diwakili Anggota Dewan Ivonne Andries SIP membacakan hasil atau laporan Pansus, dilanjutkan dengan penyerahan pendapat akhir Fraksi-fraksi di DPRD, yang kemudian pembacaan berita acara oleh Sekwan Dolfie Kuron.


Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring MSi dalam sambutan yang dibacakan Wabup Robby Dondokambey S.S.i, mengatakan, perubahan pada RPJMD ini dilakukan karena terjadi perubahan kebijakan nasional dengan diterbitkannya peraturan perundang undangan terkait perencanaan pembangunan dan penganggaran, serta akibat dampak dari COVID-19, sehingga proyeksi keuangan daerah perlu disesuaikan.

“Penyusunan disebabkan antara lain bahwa, dana transfer daerah. Program keuangan ini yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah serta dana desa mengalami penurunan. Hal ini berimplikasi terhadap proyeksi keuangan daerah untuk tahun 2022 dan tahun 2023,โ€ jelas Wabup.

Lanjutnya, perubahan ini sendiri juga telah melewati tahapan demi tahapan yang dilakukan sesuai dengan amanat perundangan-undangan yang berlaku diantaranya, kegiatan orientasi penyusunan forum perangkat daerah, konsultasi publik, pembahasan dokumen rancangan awal dengan DPRD, konsultasi dengan Gubernur dan musyawarah perencanaan pembangunan.

“RPJM ini telah mengalami penajaman dan penyempurnaan atas masukan dan saran dari stakeholder terkait. Kita bersyukur, hari ini RPJMD perubahan ini bisa disetujui dan ditetapkan oleh DPRD. Untuk itu, apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus, serta penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Minahasa karena telah berkenaan mengagendakan Rapat Paripurna ini,โ€ pungkasnya.

Turut hadir : Asisten II Sekdakab Minahasa Ir Wenny Talumewo MSi, Asisten III Sekdakab Dr Christian Vicky Tanor SPi MSi, serta perwakilan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta segenap Anggota DPRD Minahasa.(nes)