oleh

Dipertanyakan, Pencairan Dana BOS Tahap II Harus Ada Rekom Dikda

KOMENTAREN.NET, Manado – Kinerja Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut mendapat sorotan tajam dari DPRD Saat pembahasan LKPJ Gubernur 2019.

Bahkan di setiap rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Sulut, Dikda yang dipimpin oleh dr Grace Punuh selalu dikritisi tajam karena dinilai tak maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Saat ini, Dikda kabarnya kembali membuat kebijakan khusus yang aneh soal pencairan dana BOS tahap II. Informasi yang dirangkum, pihak sekolah yang ingin mencairkan dana BOS tahap II harus ada rekomendasi dari Dikda.

“Soal rekomendasi, ini resmi disampaikan kabid SMK Dikda Sulut saat video conference dengan MKKS Sulawesi Utara, minggu lalu,” ungkap sejumlah kepala sekolah yang meminta namanya tidak perlu ditulis.

“Tentu ini patut dipertanyakan. Jika harus ada rekomendasi dari Dikda, hal ini bertentangan dengan Juknis kementerian soal Dana BOS. Pertanggungjawaban dana BOS itu langsung ke kementerian. Sudah ada formatnya. Begini, awalnya pemerintah pusat mengirim dana BOS melalui APBD, tapi dirubah dan dana BOS langsung ke rekening sekolah agar memangkas birokrasi dan intervensi pemerintah daerah. Kalau dana BOS tahap II ini harus ada rekomendasi, itu landasan aturannya dimana,” lanjut mereka. Jika memang hal ini terjadi, kepala-kepala sekolah akan menyurat resmi kepada Kementerian Pendidikan.

Saat dikonfirmasi, Kadis Dikda dr Grace Punuh enggan menjelaskannya. Dirinya mengarahkan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan. “Nanti langsung penjelasan teknis ke Pak Sekdin selaku ketua,” tulis Punuh melalui WhatsApp, Jumat (22/05).

Konfirmasi lanjutan, Sekretaris Dinas pendidikan, Vileo Dondokambey SE menyentil soal temuan BPK. “Tidak harus ada rekomendasi, kecuali yang bermasalah dengan temuan BPK harus diselesaikan,” tulis Dondokambey. “Pokoknya tidak perlu rekomendasi,” sambung Dondokambey.

Soal penjelasan ini, sejumlah kepala sekolah mengatakan bahwa temuan BPK itu adalah BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. “Kalau BOS Reguler tidak ada temuan. Justru BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang ada temuan. Pihak Dikda juga tahu soal ini,” kata mereka.(mon)