Dibuka Jokowi, Gubernur Olly Hadiri Rakornas Secara Virtual

RAKORNAS Pengawasan Intern Pemerintah 2020 yang dibuka langsung Presiden Jokowi (Joko Widodo) dari Istana Merdeka Jakarta, Senin (15/06/2020) secara virtual, turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Rakornas yang dihadiri Wakil Presiden dan para menteri Kabinet Indonesia Maju, bersama kepala-kepala daerah se-Indonesia ini, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan laporan dari Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.

Dalam ajang nasional tahunan itu, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik, khususnya dalam penanganan virus corona atau Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.  Apalagi, anggaran khusus untuk penanganan pandemi dan dampaknya itu mencapai Rp677 triliun.

“Angka ini adalah jumlah yg sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelola harus baik, sasaran harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit. Output dan outcome harus maksimal bagi seluruh rakyat,” kata Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa saat ini dunia menghadapi kondisi luar biasa sulit karena pandemi Covid. Sebanyak 215 negara mengalami darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari wabah tersebut.

Semua negara tu, jelas dia, juga berjuang dari tekanan ekonomi yang dahsyat, termasuk Indonesia. Kondisi itu, sambung presiden, membutuhkan respons cepat dan tepat dari setiap negara.

“Demand terganggu, suplai terganggu, produksi juga bermasalah. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi,” katanya.

Jokowo mengatakan di bidang kesehatan, negara harus mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas.  “Yang sehat juga tertular, yang sakit kita rawat sampai sembuh.”

Sementara itu, di bidang sosial ekonomi, negara harus menjamin kebutuhan warga kurang mampu, warga yang terdampak Covid, sehingga tetap mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial.

Pemerintah, sambung Jokowi, juga harus memastikan sektor informal, sektor UMKM mampu bertahan dan para pelaku usaha bisa tetap bergerak sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) masal bisa dihindari. “Hadirin sekalian semua langkah pemerintah cepat dan tepat harus akuntabel,” tegas Jokowi.

Presiden juga mengatakan, pemerintah harus memastikan sektor informal, sektor UMKM, terus mampu bertahan dan para pelaku usaha dapat bisa tetap bergerak dan PHK massal harus dihindari. (hms/sbr)