oleh

Bawaslu Minsel: Acungkan Simbol Politik, ASN Disanksi

KOMENTAREN.NET – Ini warning Bawaslu Minahasa Selatan (Minsel) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral. Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem melalui Franny Sengkey selaku Komisioner Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hubungan Masyarakat (HP3SHM) mengatakan, bila ditemukan ada ASN mengangkat tangan dan mengajukan simbol (politik) adalah bentuk pelanggaran netralitas ASN/PNS.

“Ini menurut surat edaran Kemenpan dan RB MENPAN Nomor B/71/M.SM.00/2007 poin C Huruf F tanggal 27 Desember 2007 dan SE Gubernur Sulut Nomor : 800/20.1703/Sekre-BKD tanggal 17 Maret 2020,” kata dia

Jadi untuk para ASN dia berharap agar memperhatikan hal ini. Terlebih bila melakukan ini saat penetapan pasangan calon akan terjerat dengan UU Pilkada no 10 tahun 2016 yang ada unsur pidananya.

“Pada masa kampanye ada dua rekom yang bisa mengarah pada pejabat ASN. Pertama rekom ke KASN dan kedua rekom ke TP Pemilu,” kata dia. sesuai pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 dan ancaman pidana pada pasal 188, diingatkan agar ASN, Hukumtua dan perangkat desa jangan terlibat dalam politik praktis agar supaya tidak tersangkut sanksi pidana.

Menurut dia Bawaslu Minsel sebagai lembaga pengawas dalam pemilu, akan selalu berintegritas tinggi, jujur dan adil dan menjaga hak pilih rakyat. Mengawasi jalannya tahapan pikada agar dapat menghasilkan pikada yang berkualitas dan demokratis, jujur dan adil. (sbr/*)