KOMENTAREN.NET, Bitung – Setelah pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kali ini pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bitung mengukir sejarah baru di Indonesia dengan menandatangani NPHD tercepat.
Pada NPHD ini Bawaslu Bitung kecipratan dana sebesar 11.5 miliar dalam rangka pemilihan kepala daerah tahun 2020 mendatang di Kota Multi Dimensi ini.
Hal ini terungkap disela-sela upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila dimana penandatanganan ini dilakukan Ketua Bawaslu Kota Bitung Debby Londok SE didampingi pimpinan Bawaslu Bitung, Sammy Joseph Rumamby, ST MAP dan Zulkifly Densi, SPd.
Dalam NPHD ini pihak Pemkot Bitung memberikan hibah senilai 11.5 miliar dimana dalam penandatanganan ini juga bersama Walikota, Max J Lomban SE MS.i didampingi Wakil Walikota, Ir Maurits Mantiri MM dan disaksikan pimpinan Bawaslu Sulawesi Utara, Mustarin Humagi, S.Hi.
Walikota dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan adanya NPHD ini dirinya turut menyukseskan pelaksanaan dengan menganggarkan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pilkada serentak 2020, baik dengan KPU dan Bawaslu Kota Bitung.
Dalam kesempatan tersebut Lomban menyampaikan, terimakasih kepada unsur Bawaslu Kota Bitung maupun provinsi. “Pemkot Bitung telah melakukan kajian-kajian bagaimana kita melakukan penandatanganan NPHD, itu semua dilakukan untuk memproses lebih cepat dengan jadwal yang sudah diatur melalui TKPU nomor 15 tahun 2019,” kata Lomban.
Berdasarkan hal tersebut pemerintah kota Bitung menurutnya telah menyetujui pendanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebesar sebelas miliar lima ratus juta rupiah.
Lanjutnya, antara pemerintah kota Bitung dengan Bawaslu kota Bitung sangat intens dalam melaksanakan pembahasan berdasarkan usulan dan permohonan hibah yang disampaikan ke pemerintah kota Bitung.
Sementara itu Ketua Bawaslu Bitung Deiby Londok mengatakan bahwa untuk penandatanganan NPHD dengan Pemerintah Kota, Bitung menjadi yang pertama di Provinsi Sulut.
Pimpinan Bawaslu Bitung, Sammy Rumamby, ST MAP mengatakan, anggaran 11,5 miliar rupiah tersebut masih kurang, mengingat kebutuhan untuk pengawasan membutuhkan dana yang tidak sedikit.
“Kami akan memaksimalkan pengawasan untuk semua tahapan Pilkada, meski anggaran terbatas. Karena yang jadi tujuan utama adalah menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” ujar Rumamby diaminkan Zul Densi dan Sekretaris Bawaslu Noldy Kalengkongan S.Pd.(nan)
redaksikomentaren@gmail.com
