Manado, KOMENTAREN.NET- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut gelar sosialisasi cara input pokok-pokok pikiran dari DPRD Sulut, Rabu (31/03) di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Acara sosiasialisasi dibuka dengan pengantar oleh Sekretaris DPRD, Glady Kawatu dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Dr Victor Mailangkay SH MH.
Kepala Bappeda Sulut, Jenny Karouw menyampaikan pentingnya input Pokir di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Kalau tidak ada dalam SIPD, tak bisa ada di RKPD ataupun KUA-PPAS. Jadi input pokir ini sangat penting. Anggota DPRD bisa input berbagai aspirasi masyarakat dalam SIPD. jadi ujung-ujungnya SIPD bisa di akses oleh masyarakat. jadi transparansi,”jelas Karouw.
Lanjutnya, walaupun belum sempat masuk SIPD, DPRD juga bisa sampaikan aspirasi masyarakat melalui berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
Karouw juga menjelaskan dari berbagai pokir yang akan disampaikan, nanti akan dilihat skala prioritas dan tentu saja ketersediaan anggaran.
“Di Validasi juga oleh sekretariat dewan soal kewenangan apakah pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota,”ucap Karouw.
Yang terpenting juga, Karouw ingatkan agar input Pokir DPRD satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang.
“Rencana Musrenbang nanti 21 April. Tapi tentatif. Jadi satu minggu sebelum Musrenmbang sudah harus diinput,”ingat Karouw.
Belasan anggota DPRD yang hadir ikut dialog terkait input pokir. Tak sedikit yang meragukan cara penyampaian Pokir di SIPD ini bisa direalisasi.
“Belum ada jaminan dan garansi apalah pokir yang disampaikan bisa di masukkan dalam APBD,”ujar Henry Walukow, legislator Partai Demokrat dapil Minut-Bitung ini.
Politisi Partai Golkar Winsulangi Salindeho ikut curhat bahwa selama menjadi anggota DPRD, belum satupun aspirasi masyarakat di tindaklanjuti.(mon)
redaksikomentaren@gmail.com
