KOMENTAREN.NET – Pihak Dinas Sosial Kota Bitung nampaknya harus lebih ketat dalam merekrut para anggota Program Keluarga Harapan (PKH). Kalau perlu dalam setiap pendataan dilapangan dan kinerja mereka harus terus diawasi.
Pasalnya kabar yang menyebar bahwa diduga banyak warga yang layak menerima bantuan PKH malah tidak terdata yang pada akhirnya beberapa warga di Kota Bitung bertanya-tanya akan sistem pendataan PKH ini.
Hal inipun terungkap dalam Reses I tahun 2019 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Arifin Pusi Dunggio BA SIP Dapil Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, Senin (08/04) di Kelurahan Manembo-nembo dimana beberapa warga yang miskin malah tidak terdata pada PKH ini. “Saya ini janda dan sudah tidak ada pekerjaan namun tidak terdata dalam PKH ini, kami minta solusi dari Pak anggota DPRD Provinsi,” kata Ibu Naomi.
Mendengar akan pertanyaan Ibu Naomi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Arifin Pusi Dunggio menjelaskan bahwa persoalan PKH tidak hanya terjadi di wilayah Manembo-nembo saja. Namun keluhan ini hampir semua terjadi di beberapa wilayah di Bitung. Yang memiriskan menurut Dunggio bahwa kabar terbaru bahwa diduga ada Calo-calo yang bermain dalam penyaluran bantuan PKH ini dan para Calo ini setiap pencairan sudah menunggu di Bank. “Ini harus diselesaikan jangan sampai oknum calo ini mencoreng program Pemerintah. Untuk itu dalam waktu dekat saya akan menemui Kadis Sosial Kota Bitung terkait masalah PKH,” tandas Politisi Ulung andalan Bitung ini.(nan)
redaksikomentaren@gmail.com
