Manado, Komentaren.net – Mencuatnya nama Aswin Lumintang dalam bursa Pemilihan Calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Utara (PWI Sulut) periode 2021-2026, disambut gembira berbagai kalangan jurnalis di daerah ini. Sosok Aswin diharapkan bisa memberi perubahan yang lebih baik bagi PWI Sulut ke depan.
“Aswin Lumintang layak untuk mencalonkan diri sebagai Ketua PWI Sulut. Kami harapkan Aswin nantinya bisa memberi perubahan yang lebih baik bagi organisasi PWI di Sulut,” ungkap Jandry Kandores dari media online komentar.id.
Aswin dinilai layak, karena selain berpengalaman di keredaksian media massa baik cetak maupun online, juga mampu menjaga komunikasi dan memiliki hubungan baik dengan berbagai kalangan wartawan, baik yang senior maupun yunior.
Tak hanya itu, Aswin juga berpengalaman dalam berorganisasi, terutama di PWI. Dia bahkan dalam kepengurusan PWI Sulut saat ini menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi. “Kami yakin Aswin bisa menjalankan organisasi (PWI) secara professional,” katanya.
Sementara dari berbagai informasi yang diperoleh komentaren.net, berbagai pertanyaan yang sering mencuat di kalangan wartawan adalah terkait pungutan uang yang ditetapkan untuk mengambil sertifikat UKW (uji kompetensi wartawan).
“Kami waktu ikut UKW sudah mengeluarkan uang untuk mendaftar sampai jutaan rupiah. Namun untuk ambil sertifikat, harus membayar lagi. Itu uang apa tidak jelas, apakah untuk iuran sebagai anggota PWI atau pembayaran biaya cetak sertifikat UKW?,” tanya beberapa wartawan. Biaya untuk mengambil sertifikat UKW itu berkisar Rp100 ribu sampai Rp150 ribu.
Seharusnya kata mereka, PWI Sulut yang memiliki aset tak bergerak sebenarnya berpotensi besar untuk pemasukan uang kas yang bisa dipergunakan untuk kepentingan wartawan (PWI), karena salah satu tugas PWI memberi kesejahteraan bagi wartawan anggotanya.
Salah satu aset yang bisa mendatangkan pendapatan bagi kas PWI Sulut adalah Gedung Balai Wartawan di pusat perkotaan Manado yang strategis. Sebagian gedung tiga lantai itu malah telah dikomersilkan sejak lama pada pihak ketiga.
Wartawan Senior dan Mantan Pengurus PWI Sulut, Midun Loho mengatakan di eranya memang salah satu pemasukan untuk menjalankan organisasi PWI adalah dengan penyewaan sejumlah ruangan Balai Wartawan, baik untuk rumah makan maupun usaha bisnis lainnya.
Selain penyewaan gedung, salah satu pendapatan organisasi PWI adalah adanya iuran anggota PWI. Iuran itu setahunya dulu Rp100 ribu untuk anggota muda dan biasa Rp150 ribu. Itu untuk satu periode yakni 3 tahun atau 5 tahun sesuai keanggotaan di PWI. “Dulu itu yang menjadi iuran, yakni iuran keanggotaan. Kalau terkait UKW, dulu kami pernah dua kali buat, digratiskan (tidak dipungut bayaran),” katanya.
Meski begitu, diakui untuk melaksanakan UKW, anggaran yang dibutuhkan memang tidak sedikit. Karena harus membiayai pemateri, baik transportasi maupun akomodasi. “Apalagi jika pemateri dari pusat itu ada beberapa orang.”
Namun itu, kata dia, bisa diupayakan pihak PWI lewat bantuan dari pemerintah atau pihak lain tanpa harus melanggar aturan dan kode etik. Sehingga wartawan yang mengikuti UKW bisa disubsidi dengan dana tersebut.
Terkait adanya pertanyaan-pertanyaan dan keluhan di kalangan wartawan soal permintaan bayaran sertifikat, menurut Midun, mungkin saja hanya soal kurang sosialiasi atau komunikasi dan penjelasan terkait biaya tersebut.
Dia mungkin memperkirakan dana yang diminta adalah iuran bagi keanggotaan PWI yang memang sudah berjalan sejak era kepengurusannya 2010-2015 lalu, bahkan di kepengurusan sebelumnya.
Konferensi PWI sendiri telah diagendakan untuk dilaksanakan 28-29 Maret 2021. Sebenarnya kepengurusan PWI Sulut di bawah kepemimpinan Voucke Lontaan saat ini secara definitif sudah berakhir pada bulan September 2020 lalu.
Namun dengan alasan masih pandemi, sehingga pelaksanaan konferensi dengan dua agenda penting yakni pertanggungjawaban Ketua PWI dan pemilihan Ketua PWI Sulut, belum terlaksana. Hal itu membuat Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari mengambil kebijakan memperpanjang kepengurusan Voucke Lontaan cs, agar nantinya bisa melaksanakan Konferensi PWI Sulut untuk pembentukan pengurus periode 2021-2026.
Persiapan Konferensi pun telah disiapkan dengan pembentukan panitia konferensi yang diketuai Aswin Lumintang. Dan sesuai surat PWI Pusat, tiga tahapan konferensi provinsi PWI Sulut meliputi: Tahap pertama yakni pembahasan jadwal acara dan tata tertib, tahap kedua laporan pertanggungjawaban, dan tahap ketiga pemilihan langsung. Pelaksanaan konferensi ini harus menerapkan protokol kesehatan dengan mekanisme pelaksanaan online maupun offline.
Sejauh ini, bursa Calon Ketua PWI Sulut ada dua nama yang mengemuka, yakni Voucke Lontaan selaku ‘incumbent’ dan Aswin Lumintang. Keduanya dinilai telah memenuhi syarat. Ada juga satu nama yang disebut-sebut memenuhi syarat, yakni Jemmy Saroinsong, namun diperoleh informasi Pemred Harian Komentar itu tidak akan maju dalam pencalonan nanti.
Sebagaimana surat edaran DPP PWI Pusat, disebutkan bahwa 2 minggu sebelum pelaksanaan Konferensi DPD PWI Sulut, sudah diusulkan nama-nama bakal calon ketua yang berhak ikut dalam pemilihan.
Setelah diverifikasi, paling lambat seminggu sebelum hari pemilihan pada konferensi, DPP PWI Pusat sudah harus mengirimkan ke DPD PWI Sulut nama-nama yang berhak ikut dalam konferensi dan berhak memilih. (rik/*)
redaksikomentaren@gmail.com
